Pemerintah Siap Intervensi, Kendalikan Harga Beras

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah bersiap melakukan intervensi pasar untuk mengendalikan harga beras yang terus mengalami kenaikan, meski stok nasional tercatat melimpah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga beras naik di 163 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan lon­jakan tertinggi terjadi di kawasan timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua mencapai Rp 54.000 per kilogram.

Kementerian Pertanian men­catat, stok beras di gudang Pe­rusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) saat ini mencapai 4,2 juta ton.

Penyerapan beras dari panen petani selama April–Mei 2025 juga mencapai 2,6 juta ton. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut kondisi ini sebagai anomali.

Baca juga : OJK Awasi Ajaib Sekuritas

“Kalau dulu harga naik karena stok kurang, sekarang stok ber­limpah. Tidak ada alasan harga naik. Ini anomali yang sedang kami telusuri,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Amran menambahkan, ha­sil pengawasan di 10 provinsi menunjukkan sejumlah pelanggaran seperti penjualan beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), kemasan tidak sesuai standar, dan mutu produk yang tidak layak edar.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan, kenaikan harga juga dipengaruhi naiknya harga gabah di tingkat petani.

“Harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini Rp 6.733 per kilo­gram (kg), lebih tinggi dari HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Rp 6.500. Ini baik untuk petani, tapi berdampak pada harga beras di konsumen,” ujarnya, Senin (30/6/2025).

Baca juga : Pansus DPRD Desak Pemprov Terapkan Digitalisasi Parkir

Sebagai langkah stabilisasi, pemerintah akan menyalur­kan bantuan pangan berupa 20 kilogram beras untuk dua bu­lan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga akan kembali digulirkan melalui Perum Bulog.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, penyaluran bantuan akan dimu­lai awal Juli 2025.

“Kami harap, distribusi bantuan pangan dan SPHP bisa segera dilakukan agar harga kembali terkendali,” kata dia.

Baca juga : Chelsea Kerja Keras Bukan Menang Hoki

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, tingginya biaya produksi akibat cuaca dan kurangnya penga­wasan pupuk bersubsidi ikut memicu kenaikan harga.

Untuk mengatasi kenaikan harga beras saat ini, stok beras di Perum Bulog yang diklaim me­limpah, harus segera disalurkan melalui program operasi pasar untuk mengendalikan harga.

Dia menekankan perlunya penguatan operasi pasar dan pengawasan distribusi beras agar tepat sasaran.

“Jika ketersediaan beras di pasar sudah melimpah, otoma­tis harga akan cenderung lebih stabil,” ujar Huda kepada Rakyat Merdeka.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.