ESDM: Kenaikan BBM Non Subsidi Tak Bisa Dihindari, Kelompok Rentan Dilindungi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan kenaikan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax, dipengaruhi gejolak geopolitik global yang membuat harga minyak dunia bergerak sangat fluktuatif.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga BBM non-subsidi di dalam negeri karena penetapan harganya mengikuti mekanisme pasar dan formula yang telah ditetapkan pemerintah.

"Seperti yang kita pahami bersama, kondisi geopolitik saat ini menyebabkan harga minyak dunia sangat volatil. Dan ini tentu mau tidak mau berpengaruh terhadap harga BBM di tanah air, terutama untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax," kata Dwi dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, terdapat sejumlah komponen yang menjadi dasar perhitungan harga keekonomian BBM non-subsidi. Faktor utama meliputi harga produk BBM di pasar internasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta biaya distribusi, penyimpanan, dan perpajakan.

Karena itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi dinilai sulit dihindari ketika terjadi kenaikan biaya pada komponen-komponen tersebut.

"Penyesuaian harga BBM non-subsidi, cepat atau lambat, tidak terhindarkan. Ini yang harus kita pahami bersama," ujarnya.

Dwi menambahkan, tren kenaikan harga BBM sejenis sebenarnya telah lebih dulu terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara. Bahkan, kata dia, harga BBM di negara-negara tersebut saat ini berada di atas harga BBM sejenis di Indonesia.

Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Sementara harga Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp 20.750 per liter. Harga Dexlite (CN 51) dan Pertamina Dex (CN 53) juga tidak berubah, masing-masing Rp 23.000 per liter dan Rp 24.800 per liter.

Baca juga : Mama Sinta Tegaskan ke Jakarta Pakai Biaya Sendiri, Bantah Isu Diintimidasi

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi menilai, keputusan Pertamina menyesuaikan harga Pertamax dan Pertamax Green cukup realistis di tengah tekanan pasar energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

"Saya kira keputusan itu cukup realistis bagi pemerintah, karena akan mengurangi beban APBN untuk membayar kompensasi kepada Pertamina yang menjual BBM di bawah harga pasar. Dengan kenaikan ini, ruang fiskal bisa menjadi sedikit lebih longgar," kata Fahmy kepada Rakyat Merdeka.

Fahmy menjelaskan, Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang mengikuti harga keekonomian. Karena itu, ketika harga minyak dunia naik, penyesuaian harga sulit dihindari.

Ia menilai percepatan penyesuaian harga BBM non-subsidi dipengaruhi kondisi energi global yang semakin tidak pasti.

"Ketegangan geopolitik membuat harga minyak dunia berfluktuasi, sementara nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan," ujarnya.

Menurut Fahmy, kombinasi kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah membuat biaya penyediaan BBM semakin mahal. Pada Rabu (10/6), nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp 17.900 per dolar AS. Bahkan pada Senin (8/6), rupiah sempat menembus level Rp 18.187 per dolar AS di pasar spot.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat penyesuaian harga Pertamax.

"Biasanya evaluasi harga BBM dilakukan setiap tiga bulan. Saya menilai pemerintah mendorong Pertamax segera disesuaikan karena melihat kondisi harga minyak dunia dan kurs rupiah yang sudah mendekati Rp 18.000 per dolar AS," bebernya.

Menurut Fahmy, kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar yang juga terjadi di banyak negara ketika harga energi global meningkat.

Baca juga : Hak Politik Pekerja Migran Di Luar Negeri Dilindungi

Meski demikian, ia memperkirakan dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi masih relatif terbatas, yakni di bawah 1 persen. Sebab, jumlah pengguna Pertamax tidak sebesar pengguna Pertalite.

Namun, tekanan inflasi tetap perlu diwaspadai karena terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi global.

Sementara itu, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas.

"Presiden Prabowo dengan jelas memerintahkan Menteri ESDM Pak Bahlil untuk memastikan setiap kebijakan negara harus berpihak pada rakyat kecil," ujar Dwi.

Karena itu, pemerintah menjamin harga Pertalite dan BioSolar tidak mengalami kenaikan demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Fahmy mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, mempertahankan harga BBM subsidi merupakan pilihan yang tepat untuk menghindari lonjakan inflasi.

"Pertalite dan Solar memang sebaiknya tetap dipertahankan. Kalau harga BBM subsidi dinaikkan, dampaknya terhadap inflasi akan sangat besar. Ini bisa memperberat kondisi ekonomi," paparnya.

Meski begitu, Fahmy mengingatkan adanya potensi perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Selisih harga yang kini mencapai Rp 6.250 per liter dinilai cukup besar dan berpotensi mendorong pengguna beralih ke BBM bersubsidi.

Jika perpindahan itu terjadi secara masif, tujuan pemerintah mengurangi beban APBN bisa tergerus oleh meningkatnya kebutuhan subsidi energi.

Baca juga : DEN Nilai Subsidi DME Bisa Tingkatkan Nilai Tambah Domestik

Selain itu, Fahmy menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah dalam menjelaskan kebijakan harga BBM kepada publik.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya menyampaikan kebijakan berdasarkan indikator yang terukur, seperti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah, bukan semata-mata berdasarkan target waktu.

"Kita tidak tahu bagaimana perkembangan konflik geopolitik, termasuk di Selat Hormuz. Kalau situasi semakin memanas, harga minyak dunia bisa terus naik," katanya.

Ia meyakini komunikasi yang terbuka akan membuat masyarakat lebih mudah memahami apabila pemerintah harus melakukan penyesuaian harga akibat perubahan kondisi global.

"Kalau komunikasinya baik, saya yakin masyarakat bisa memahami. Yang penting, masyarakat mendapat penjelasan mengenai kondisi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan," tuturnya.

Fahmy menambahkan, kelompok yang paling merasakan dampak kenaikan Pertamax adalah masyarakat kelas menengah. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah untuk menjaga daya beli mereka.

"Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah pemberian diskon tarif listrik untuk kelompok rumah tangga tertentu. Selain itu, layanan transportasi umum juga perlu diperkuat agar beban masyarakat bisa berkurang," sarannya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.