Defisit Makin Lebar Jika Kelompok Mampu Masih Pakai Gas Melon

RM.id  Rakyat Merdeka - Gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diperuntukan bagi kelompok miskin masih banyak digunakan kelompok masyarakat mampu. Akibatnya, kuota gas melon tersebut sering habis di tengah jalan hingga terjadi kelangkaan. Kelompok yang berhak pun dirugikan. 

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, kelangkaan gas elpiji 3 kg merupakan permasalahan klasik yang selalu timbul di setiap tahun. Ini terjadi karena gas melon yang notabene menjadi hak masyarakat miskin, justru digunakan kelompok masyarakat mampu. Nah, seharusnya, masyarakat tidak mengambil apa yang menjadi hak masyarakat miskin. 

Biasanya, kata Mamit, kelangkaan akibat tidak adanya pembatasan distribusi. “Masyarakat mampu masih banyak kedapatan mengunakan elpiji ukuran 3 kilogram. Ini juga terjadi karena disparitas harga dengan elpiji nonsubsidi yang masih besar,” ujar Mamit, Selasa (4/8).  

Baca juga : Atiqah Hasiholan Ajarkan Anak Mandiri Lewat Pilihan Pakaian

Mamit berharap, kelompok masyarakat mampu tidak menggunakan gas elpiji 3 kg karena merugikan kelompok masyarakat lain dan juga para pedagang kecil yang memang lebih berhak mendapatkannya. Jika kelompok masyarakat mampu masih bandel menggunakan gas elpiji 3 kg, bisa dipastikan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas, akan jebol dan ujung-ujungnya justru memberatkan Pertamina dan keuangan negara. 

“Setiap kali over, ini menjadi tanggungan Pertamina. Sementara ketika kuota jebol dan terpaksa ditambah oleh Pertamina, belum tentu juga diganti pemerintah karena masih perlu dihitung selisihnya dan tergantung audit BPK," jelas dia.

Ia berharap, masyarakat juga tidak panik. Karena Pertamina juga selalu bergerak cepat jika terjadi kelangkaan. Meski begitu, ia mendorong masyarakat beralih ke produk-produk gas lain milik Pertamina terutama nonsubsidi. "Pertamina saya kira pasti sigap dengan melakukan operasi pasar untuk daerah yang terjadi kelangkaan sampai kondisi normal kembali," ujar dia.

Baca juga : KPK Yakin Harun Masiku Masih Ada Di Indonesia

Dia memperkirakan, jika beban supsidi naik terus, akan menyebabkan beban kekuangan negara bisa terganggu. Apalagi, ditambah saat ini 70 persen elpiji masih impor. Jika subsidi terus, defisit transaksi berjalan akan semakin tinggi. “Perlu ada kebijakan dalam mengendalikan elpiji 3 kg dimana salah satunya adalah distribusi tertutup. Ini lebih jelas asalkan datanya beneran tepat sasaran. Jangan sampai ada kesalahan data," ungkap dia.

Ekonom yang juga dosen Perbanas Piter Abdullah menilai, diperlukan pengaturan lebih terperinci dalam distribusi gas subsidi. Bisa dilakukan perubahan pola seperti subsidi gas 3 kg dihilangkan kemudian diberikan bantuan langsung kepada kelompok miskin. Jika dilakukan pengetatan, distribusi lebih tertutup, khawatir hanya akan memuncukan kegaduhan lain yang tidak perlu.  

Dia mengatakan, tidak tepat sasarannya elpiji 3 kg akan menyebabkan kelangkaan, kelompok masyarakat yang seharusnya mendapat hak dan membutuhkan gas subsidi, seperti kelompok masyarakat miskin, justru dirugikan. Piter menyarakan pemerintah mengganti pola dalam mendistribuskan gas elpiji ukuran 3 kg. "Lebih mudah mengganti polanya menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, sementara subsidi gas 3 kilogram ditiadakan," jelas dia. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.