Para Menteri Lupa Negara Lagi Cekak

 Sebelumnya 
Dia merinci: kebijakan fiskal naik Rp 5,64 miliar, pengelolaan dan penerimaan negara naik Rp 291,5 miliar, terakhir dukungan manajemen Rp 656,8 miliar. Selain itu, dalam dukungan manajemen juga ada kebutuhan Sarpras K9, tambahan pemeliharan patroli, amunisi, dan sarana operasi pengawasan Ditjen Bea Cukai. Juga asesmen pegawai Ditjen Kekayaan Negara, pemenuhan belanja pegawai Ditjen Anggaran, pemenuhan kebutuhan IT, serta kebutuhan-kebutuhan beberapa gedung Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, kemudian juga kegiatan supervisi dan publikasi internal. “Jadi ini adalah highlight dari kenai kan atau penyesuaian tersebut,” tutur Suahasil dalam raker dengan Komisi XI, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo sudah lebih dulu mengajukan usulan tambahan Rp 10 triliun. Tambahan anggaran tersebut bakal digunakan untuk membiayai program inisiatif baru yang direncanakan oleh Kementan. “Tambahan anggaran yang diper lukan untuk mendukung inisiatif baru tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp 10 triliun,” ujar Syahrul saat raker dengan Komisi IV DPR, Selasa (7/7).

Baca juga : Per Agustus, Penerimaan Negara Capai Rp 1.028 T

Mendikbud, Nadiem Makarim juga melakukan hal yang sama. Dia meminta tambahan Rp 1,48 triliun untuk Program Kurikulum dan Asesmen Kompetensi Minimum. Anggaran ini diajukan sebagai salah satu program prioritas Merdeka Belajar di 2021. “Seperti yang Bapak/Ibu tahu, kita akan pindah tahun depan ke asesmen kompetensi dan survei karakter,” kata Nadiem, pekan lalu.

Menyikapi banyaknya menteri yang minta tambah anggaran, Kepala Ekonom Institut Harkat Negara, Awalil Rizki mengingatkan kondisi APBN saat ini.

Baca juga : Kemenperin Minta Industri Batik Terapkan Praktik Ramah Lingkungan 

Kata dia, hingga akhir Juli, APBN mengalami defisit sebesar Rp 330,2 triliun. “Rekor defisit nominal selama ini. Namun pembiayaan anggaran (terutama dari utang) juga rekor, sehingga masih ada kelebihan sebesar Rp 172,8 T. Sebesar itu uang tersedia dan belum dipakai. Bertambah selama Agustus,” tegas Rizki di akun twitter pribadinya @AwalilRizky.

Terpisah, Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menyarankan, sebaiknya kenaikan anggaran untuk pembangunan gedung dan aksesnya agar ditunda ter lebih dulu. Karena situasi saat ini banyak pegawai yang bekerja dari rumah, sehingga tidak dibutuhkan ruangan fisik. “Kecuali ada penambahan anggaran untuk memperkuat infrastruktur dan pe layanan digital, itu masih masuk akal,” papar Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Pemerintah Perlu Optimalisasi Aset Negara Agar Lebih Produktif

Dia menilai, permintaan kenaikan anggaran dari sejumlah menteri sama saja menciderai ekonomi rakyat. Seharusnya pemerintah lebih mementingkan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial.

“Kita masih memiliki 115 juta orang menengah yang rentan miskin. Ini harus dilindungi. Lalu kenapa anggaran kesehatan malah dipotong. Mereka tidak mikir apa ekonomi negara lagi cekak,” sesalnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.