Kemenkop UKM Dan Kementerian PPA Kompak Berdayakan Koperasi Wanita Saat Covid-19

 Sebelumnya 
Melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dipastikan pemerintah siap memberikan dukungan baik berupa pendampingan usaha, pelatihan peningkatan SDM khususnya terkait digitalisasi koperasi hingga pembiayaan.

Menurutnya saat ini sudah banyak lembaga pembiayaan baik swasta atau Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian/Lembaga seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang komitmen memberikan dukungan pembiayaan khusus bagi koperasi.

Rully menambahkan pihaknya semua turun tangan pemerintahan pusat, pemerintah daerah, BUMN, perbankan dan juga kelompok organisasi asosiasi sama-sama ingin membangun kelompok usaha wanita. "Ini sebetulnya yang dibidik dalam Undang-Undang Cipta Kerja klaster Koperasi dan UMKM," ujarnya.

Dijelaskan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang disahkan belum lama ini termuat berbagai aturan yang memudahkan bagi pelaku UMKM dan koperasi. Dalam klaster koperasi dan UMKM dipastikan perizinan usaha menjadi lebih mudah.

Baca juga : Belum Ada Perlindungan dan Kepastian Hukum Untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19

Sementara di klaster koperasi saat ini aturannya lebih ringkas karena syarat mendirikan koperasi hanya cukup sembilan orang saja. "Untuk koperasi dan UKM di Undang-Undang Cipta Kerja ada kemudahan perizinan, proses izin tak lama dan gratis saat ini. Mendirikan koperasi juga nggak harus 20 orang tapi cukup sembilan orang. Lalu akses pembiayaan juga banyak," pungkasnya.

Sementara itu Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, mengatakan, kekuatan UMKM di Indonesia separuhnya berada di tangan pelaku usaha wanita.

Oleh sebab itu peran perempuan sangat vital bagi perekonomian nasional sebab 97 persen usaha di Indonesia berasal dari UMKM dan 50 persen dari UMKM itu dikelola atau melibatkan peran serta perempuan.

"Menurut data bahwa 50 persen UMKM yang ada dikelola itu melibatkan perempuan. Jadi kita prioritaskan untuk tingkatkan kualitas perempuan penyintas, perempuan kepala keluarga melalui kegiatan bersama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan KemenkopUKM," tuturnya.

Baca juga : Gaet Belanda, Menteri Teten Janjikan Koperasi Petani dan Nelayan Lebih Modern

Terkait dengan penguatan koperasi, pihaknya mendorong agar kopwan di Garut dan umumnya di Jawa Barat bisa meningkatkan kapasitasnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebab di saat pandemi seperti saat ini kekuatan ekonomi digital justru meningkat drastis.

Oleh sebab itu koperasi dan UMKM juga harus mengadopsi teknologi dalam bisnis prosesnya. "Di era digital ini Kopwan perlu melakukan adaptasi dengan perkembangan yang biasa disebut modernisasi koperasi. Ini diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi. Modernisasi koperasi pada kopwan adalah sebuah keniscayaan," katanya.

Di tempat yang sama Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman menambahkan, jumlah koperasi di Garut sebanyak 1.500 unit. Dari jumlah itu sebanyak 890 unit koperasi dinyatakan aktif. Sementara untuk jumlah UMKM meningkat dari 51 ribu unit menjadi 130 ribu unit.

Menurut Hilmi, wabah Covid-19 sempat membuat pelaku koperasi dan UMKM di Garut sempat drop, namun kini perlahan mulai bangkit karena adanya sinergi lintas sektoral untuk membangun sektor unggulan yaitu pertanian dan pariwisata.

Baca juga : Dukung Petani, Kemenkop UKM Siapkan Model Bisnis Koperasi Pangan

Ia menambahkan di tengah Covid-19 walau di awal sempat turun dan stagnan karena nggak ada kegiatan. "Namun sekarang setelah ada bimbingan dari pemerintah pusat dan daerah soal digitalisasi bisa bangkit, bahkan order tidak bisa dipenuhi semua karena sangat laris," tuturnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.