Awas, Pembentukan LPI Senasib 1MDB Malaysia

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), disarankan tidak terburu-buru.

SWF merupakan lembaga yang rencananya sebagai wadah me-nempatkan investasi asing, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan. negara lain banyak yang memiliki lembaga serupa. ada yang sukses, tapi tidak sedikit pula yang gagal.

Baca juga : Gelar Rapat Gabungan, MPR Matangkan Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis

Pengamat Ekonomi dan BuMN dari Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Abra El-Talatov mengatakan, rencana pembentukan SWF di Tanah air belum memiliki konsep jelas. “Kalau Pak Wakil Menteri BuMN (Budi Gunadi Sadikin) sudah sebut ini, harusnya ada aturan turunan di bawahnya (Undang-Undang Ciptaker). Seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau di tingkat Menteri (Peraturan Menteri/Permen). Kalau sekarang masih mengawang-awang,” ucapnya kepada Rakyat Merdeka.

Karena itu, dia mengingatkan, jangan sampai nanti SWF yang terbentuk nasibnya mirip seperti yang ada di Malaysia. Di mana keberadaan 1MDB (One Malaysia Development Berhad), malah memicu mega skandal korupsi senilai Rp 63,8 triliun akibat salah kelola dan tidak ada transparansi. “Kalau tujuannya bisa menjadi magnet bagi investror untuk memasukkan dananya ke dalam SWF, itu memang baik. Tapi di dalam SWF sebaiknya ada aturan, yaitu hanya mengelola sur plus keuangan negara, bukan untuk aset BUMN,” sarannya.

Baca juga : Muhyiddin Yassin: Saya Masih PM Malaysia

Terkait akankah dibentuknya SWF untuk membuat semua BUMN melantai di bursa, abra mengatakan, hal tersebut tidak semudah menjentikkan jari. sebab, harus melalui proses pan jang lantaran equity private place (milik pemerintah).“saran saya, sWF ini nanti harus memiliki pembeda dengan sMI (sarana Multi Infrastruk-tur),” katanya.

Sekadar informasi, Indonesia pernah merintis SWF, yang disebut Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di 2007. Karena tidak berkembang, kemudian di 2015, lembaga ini dialihfungsikan.

Baca juga : Awas, Penyaluran Dana PEN Rentan Jadi Kredit Macet

Di saat yang sama pemerintah membentuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Keduanya sama-sama Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

PIP kini hanya fokus pada penyaluran pembiayaan mikro seperti ultra Mikro (UMI). Sementara SMI untuk pembiayaan infrastruktur dan umum lainnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.