Muhaimin Minta Pemerintah Perhatikan Nasib UMKM Saat Pandemi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelambatan ekonomi pada triwulan II-2020 yang minus 5,32 persen tampaknya sudah menjadi lampu merah buat Indonesia. Jika tidak hati-hati dan tidak segera mengambil langkah-langkah tepat dan strategis dalam pemulihan ekonomi, tidak menutup kemungkinan kita akan masuk resesi. Tantangan yang harus kita lakukan adalah segera melakukan terobosan-terobosan dalam mengerakkan ekonomi sehingga kita semua mampu membalikkan pelambatan menjadi pertumbuhan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penyangga dan penggerak pertumbuhan ekonomi telah terkontraksi atau mengalami pelambatan 6,51 persen. Di sisi lain tabungan masyarakat di perbankan nasional justru meningkat, ketika kelas menengah yang jumlahnya sekitar 115 juta merasakan ketidakpastian sehinga mereka menyimpan uang mereka di bank. Ini jelas sesuatu yang paradoks.

“Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional adalah melalui penciptaan lapangan kerja. Di sinilah saya kira pemerintah harus benar-benar memperhatikan nasib UMKM di masa pandemi ini,” kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Rabu (12/8).

Baca juga : Kebijakan Insentif Jangan Ditumpangi Agenda Lain

Menurut Muhaimin, UMKM, yang saat ini jumlahnya mencapai 64 juta, adalah sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memerhatikan nasib UMKM. Sebab, selama ini UMKM telah menjadi penyangga masalah ketengakerjaan di Indonesia. UMKM telah menyerap tenaga kerja tidak sedikit sehingga mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi.

“Jangan lupa, selama ini UMKM telah menjadi katub pelapung masalah ketenaga kerjaan. Di saat ekspor terbatas, tumpuan utama adalah usaha di dalam negeri dan itu adalah sektor UMKM,” tegas Muhaimin.

Karena itu, menurut Muhaimin, di saat pandemi, ketika seluruh sektor ekonomi bergerak lambat, hanya ada satu cara yang bisa dilakukan yakni fokus pada pengembangan sektor yang mampu memberi efek pada orang banyak dan menciptakan lapangan kerja. Kehadiran negara untuk betul-betul memperhatikan sektor UMKM melalui stimulus-stimulus serta kebijakan yang berpihak pada mereka menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar.

Baca juga : Senayan Yakin Sektor Pertanian Selamatkan Negara Dari Resesi

Muhaimin menuturkan, pilihan terhadap strategi pengembangan UMKM sehingga mampu menyerap tenaga kerja berkualitas menjadi keniscayaan. Hal ini karena dalam sejarah UMKM sebagai sektor yang mampu bertahan di saat krisis. UMKM terbukti mampu menangkal dampak buruk krisis global. Selama ini UMKM menjadi tumpuan sebagian besar tenaga kerja di Indoensia karena beberapa hal. Antara lain, selain keberadaanya tidak memerlukan modal banyak dan mensyaratkan keterampilan tinggi, UMKM juga tidak membutuhkan perizinan yang berbelit. UMKM juga tumbuh dan dikehendaki masyarakat sendiri sehingga ia menjadi pilihan terbaik yang diambil. Kehadiran UMKM juga merupakan bentuk nyata partisipasi asyarakat dalam pembangunan.

“Di tengah pandemi, di saat ekonomi kita tumbuh minus, saat pemerintah berupaya menggenjot penciptaaan lapangan kerja berkulaitas, tak ada pilihan lain selain negara harus hadir memperhatikan nasib UMKM, serta memberi daya dukung sehingga mampu bertahan dan eksis,” jelas Ketua Umum PKB ini.

Di masa pandemi dan lambatnya pergerakan ekonomi, menurut Muhaimin, dukungan yang bisa berikan pemerintah bisa melalui berbagai cara. Selain tentu melalui stimulan-stimulan yang mampu memberi daya hidup terhadap keberadaan UMKM, perhatian pemerintah juga bisa diwujudkan melalui penciptaan program-program yang mampu mendorong inovasi UMKM. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mendorong para UMKM ini untuk masuk pasar digital. “Di era ekonomi digital ini, UMKM-UMKM mau tak mau harus didorong untuk masuk pasar digital. Ceruk pasar ini masih terbuka sangat lebar. Dari sekitar 60 jutaan UMKM di Indonesia, baru sekitar 3,379 juta UMKM yang masuk pasar digital. Artinya baru sekitar 8 persenan,” imbuhnya.

Baca juga : Komisi IV DPR: Sektor Pertanian Penyelamat Resesi Ekonomi

Menurut Muhimin, komitmen pemerintah dalam soal fiskal dalam konteks penanganan Covid-19 dan pencegahan pelambatan ekonomi sebenarnya sudah cukup dominan. Berbagai skema perlindungan sosial juga sudah dilahirkan. Hanya yang diperlukan saat ini adalah kecepatan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran berbagai bantuan sosial. Kecepatan dan ketepatan ini penting agar deperesi ekonomi bisa dihindari. Muaranya, memburuknya kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat pandemi bisa diminimalisir. [USU/TIM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.