Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) terus menggenjot kepesertaan. Tahun ini, BPJS TK menargetkan jumlah peserta mencapai 34,6 juta. Target ini naik 4 juta dari jumlah peserta tahun lalu sekitar 30,5 juta.
Untuk mencapai itu, BPJS TK menggandeng dua lembaga pemerintah sekaligus yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penandatanganan nota kesepahaman dengan dua lembaga itu dilakukan, di Jakarta, Rabu (27/3).
Baca juga : 30 Perusahaan Siap Tampung Kaum Difabel
Dirut BPJS TK Agus Susanto menyatakan, kerja sama dengan KPI bertujuan untuk memaksimalkan program pemerintah terkait perlindungan sosial melalui media massa. Agus melihat hal ini penting dilakukan tengah gencarnya informasi hoaks.
"KPI lembaga negara yang penting karena kita sama-sama dapatkan amanah program negara. Kami berikan perlindungan masyarakat pekerja dan dalam perlindungan ini perlu melakukan sosialisasi edukasi," katanya.
Baca juga : Hujan Lebat, 8 Kecamatan Di Gunung Kidul Dilanda Banjir
Menurutnya, instrumen yang dimiliki KPI bisa membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pekerja yang wajib menjadi peserta BPJS TK.
Ada pun kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN bertujuan untuk memberikan perlindungan khususnya bagi pekerja yang belum tergolong dalam Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca juga : Genjot Kemampuan Bahasa Inggris Guru, Muhammadiyah Gandeng British Council
"Komitmen yang kami jalin merupakan tanggung jawab dalam menjalankan amanah Undang-Undang. Jumlah pegawai pemerintahan non ASN ini tercatat sebanyak 17 ribu yang ditugaskan di seluruh kantor Kementerian ATR/BPN di Indonesia," tuturnya.
Agus menjelaskan, perjanjian kerja sama ini akan berjalan hingga setahun ke depan dengan memaksimalkan fungsi anggaran untuk kepesertaan. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya