Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Genjot Kepesertaan

BPJS TK Gandeng KPI Dan BPN

Rabu, 27 Maret 2019 16:07 WIB
KETAWA BARENG: Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil bersama Dirut BPJS TK Agus Susanto usai penandatanganan kesepakatan kerja sama perlindungan sosial, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (27/3)
KETAWA BARENG: Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil bersama Dirut BPJS TK Agus Susanto usai penandatanganan kesepakatan kerja sama perlindungan sosial, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (27/3)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) terus menggenjot kepesertaan. Tahun ini, BPJS TK menargetkan jumlah peserta mencapai 34,6 juta. Target ini naik 4 juta dari jumlah peserta tahun lalu sekitar 30,5 juta.

Untuk mencapai itu, BPJS TK menggandeng dua lembaga pemerintah sekaligus yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penandatanganan nota kesepahaman dengan dua lembaga itu dilakukan, di Jakarta, Rabu (27/3).

Baca juga : 30 Perusahaan Siap Tampung Kaum Difabel

Dirut BPJS TK Agus Susanto menyatakan, kerja sama dengan KPI bertujuan untuk memaksimalkan program pemerintah terkait perlindungan sosial melalui media massa. Agus melihat hal ini penting dilakukan tengah gencarnya informasi hoaks.

"KPI lembaga negara yang penting karena kita sama-sama dapatkan amanah program negara. Kami berikan perlindungan masyarakat pekerja dan dalam perlindungan ini perlu melakukan sosialisasi edukasi," katanya.

Baca juga : Hujan Lebat, 8 Kecamatan Di Gunung Kidul Dilanda Banjir

Menurutnya, instrumen yang dimiliki KPI bisa membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pekerja yang wajib menjadi peserta BPJS TK. 

Ada pun kerja sama dengan  Kementerian ATR/BPN bertujuan untuk memberikan perlindungan khususnya bagi pekerja yang belum tergolong dalam Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga : Genjot Kemampuan Bahasa Inggris Guru, Muhammadiyah Gandeng British Council

"Komitmen yang kami jalin merupakan tanggung jawab dalam menjalankan amanah Undang-Undang. Jumlah pegawai pemerintahan non ASN ini tercatat sebanyak 17 ribu yang ditugaskan di seluruh kantor Kementerian ATR/BPN di Indonesia," tuturnya.

Agus menjelaskan, perjanjian kerja sama ini akan berjalan hingga setahun ke depan dengan memaksimalkan fungsi anggaran untuk kepesertaan. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.