Dark/Light Mode

Ekonomi Mulai Membaik, BI Tahan Suku Bunga Di Level 3,75 Persen

Kamis, 21 Januari 2021 15:30 WIB
Gubernur BI Perry Warjiyo (Foto: Khairizal Anwar/RM)
Gubernur BI Perry Warjiyo (Foto: Khairizal Anwar/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (repo rate) sebesar 3,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 3 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,5 persen. Hal ini seiring dengan membaiknya ekonomi global dan indikator pertumbuhan domestik.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 20-21 Januari 2021.

"Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi," kata  Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG secara virtual, Kamis (21/1).

BI juga memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun pemulihan ekonomi nasional. Caranya melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. 

Berita Terkait : PPKM Mulai Berlaku Besok, BNI Pastikan Kebutuhan Transaksi Keuangan Terpenuhi

Di samping kebijakan tersebut, BI juga menempuh pula langkah-langkah sebagai upaya pemulihan ekonomi. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.

Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. Ketiga, melanjutkan percepatan pendalaman pasar keuangan melalui penguatan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) sebagai acuan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 

“Ini untuk meningkatkan kredibilitas pasar valas domestik dan mendukung stabilitas nilai tukar di Indonesia,” katanya.

Keempat, penguatan JISDOR mencakup metodologi, periode pemantauan transaksi, dan waktu penerbitan. Kelima, memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Berita Terkait : Coca-Cola Beri Bantuan Sembako Dan Alkes Untuk Ribuan Pemulung

Keenam, kata Perry, mendorong transparansi suku bunga kredit perbankan dalam rangka mempercepat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial. Ketujuh, memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terpadu antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan.

"Terakhir, kami memperkuat peran kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, dalam mendorong pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi," katanya.

Beberapa upaya tersebut melalui penerapan strategi pencapaian 12 juta merchant QRIS secara terintegratif dan kolaboratif, serta pengembangan fitur QRIS transfer, tarik, dan setor dalam rangka meningkatkan akseptasi QRIS di masyarakat.

Kemudian, implementasi reformasi regulasi sistem pembayaran sesuai PBI No.22/23/PBI/2020 melalui restrukturisasi industri, reklasifikasi perizinan, kepemilikan, inovasi teknologi, data dan informasi, serta penguatan pengawasan termasuk manajemen risiko siber.

Berita Terkait : Rendah, Inflasi 2020 Cuma 1,68 Persen

"Ke depan, Bank Sentral terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan," imbuhnya. 

Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. 

Fokus koordinasi kebijakan, kata Perry, diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. [DWI]