Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Visi poros maritim yang digadang-gadang Presiden Jokowi nampaknya masih banyak yang perlu dibenahi. Salah satu contohnya adalah permasalahan Pelabuhan Marunda.
Pengamat hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Febrinaldy Darmansyah mengakui, konsep poros maritim dan program tol laut yang mendukung peningkatan industri kemaritiman merupakan inisiatif sangat baik. Konsep itu diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, hingga ke penjuru timur yang selama ini menjadi anak tiri.
Baca juga : Produk Makanan Indonesian Unjuk Gigi Di Kota Panda
“Namun, konsep tersebut terkesan tidak dilindungi payung hukum yang cukup kuat. Hal ini menyebabkan kisruh antara sisi pemerintah dan perangkatnya, serta mitra swasta yang diproyeksikan dapat mendukung visi pemerintah secara optimal,” ujarnya, di Jakarta, Senin (1/4).
Dia mencontohkan kasus sengketa panjang pengembangan pelabuhan Marunda antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan pemegang sahamnya, PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Saat ini, sengketa itu dalam proses kasasi.
Baca juga : Ini Alasan GP Ansor Bikin Gerakan Rabu Putih
Febrynaldi menyarankan, KCN dan KBN dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan baik. Berbagai pihak seperti kementerian teknis hingga para pemangku kepentingan di pemerintah juga harus turut berperan. “Jangan biarkan kisruh ini berlarut-larut dan menyebabkan citra buruk dalam kemudahan berinvestasi di Indonesia, terutama di industri kemaritiman,” sarannya.
Di tempat terpisah, pengamat Studi Ketahanan Kemaritiman Universitas Padjadjaran Rizki Ananda Ramadan menyayangkan kondisi ini. Ketika negara lain sedang berlomba-lomba untuk memajukan industri maritim dengan bermitra bersama investor, di Indonesia kehadiran investor malah dibikin rumit dan dirugikan.
Baca juga : Emak-emak Luncurkan Buku Tentang Prabowo Subianto
Hal ini diamini Eksekutif Nasional Maritime Institute (Namarim) Siswanto Rusdi. Dia mengingatkan, Indonesia tidak mungkin membangun pelabuhan jika tidak ada investor. “Menurut saya hal ini aneh. Sekarang ada investor yang mau kembangkan industri maritim nasional melalui pembangunan pelabuhan, malah digugat,” sesalnya. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
