Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pengusaha nasional meminta dilibatkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Namun, bukan proyek kecil saja, tapi yang besar-besar.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengatakan, selama ini pemerintah memang sudah melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Namun, sayangnya proyek yang diberikan pemerintah itu tulangnya (kecil) saja.
"Mudah-mudahan swasta jangan diberikan tulang-tulangnya saja tapi lemak-lemaknya juga," katanya dalam diskusi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema Kerja Sama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Menara Kadin, Jakarta, kemarin.
Menurut Erwin, pengusaha swasta sangat berminat untuk dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur. Namun, sayangnya informasi mengenai proyek yang menggunakan skema KPBU masih minim.
Baca juga : Piala Presiden Diharapkan Jadi Contoh Turnamen Yang Transparan
"Kita juga perlu mengetahui bagaimana sebenarnya mekanisme pelaksanaan KPBU, sehingga bisa menjadi acuan bagi pihak Badan Usaha," ujarnya.
Selain mekanisme pelaksanaan KPBU, pengusaha juga perlu mengetahui lebih jauh manfaat yang diterima swasta yang terlibat. Termasuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek KPBU.
Menurut dia, beberapa faktor yang menyebabkan swasta masih menahan untuk ikut dalam pelaksanaan KPBU untuk proyek infrastruktur. Faktor pertama yang kerap terjadi adalah sering melesetnya studi kelayakan atau proyeksi yang dibuat, terutama untuk proyek jalan tol.
Biasanya dasar sebagai perhitungan lewat feasibility study sering meleset dalam jumlah kendaraan yang lewat. Belum lagi, masyarakat juga belum terbiasa mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk penggunaan fasilitas Infrastruktur.
Baca juga : Kadin Minta Proses Ekspor Dipermudah
Apalagi, pemerintah daerah juga biasanya membangun jalan arteri yang lebih baik dibanding jalan tol. Sehingga, masyarakat lebih suka lewat jalan arteri yang gratis daripada jalan tol yang bayar.
"Ini jadi persaingan tersendiri dan membuat investasi swasta tidak layak," tegas Erwin.
Menurut Erwin, sebetulnya para pengusaha memiliki minat yang sangat tinggi untuk menggarap atau mengelola proyek infrastruktur, khususnya di bidang perhubungan seperti kereta api, dan bandara.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi kendala beberapa proyek KPBU di lingkungan kementeriannya. "Kita semua tahu bahwa APBN sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur sangat besar," katanya.
Baca juga : Disemprit Bawaslu, Ganjar Nantang Mendagri
Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta. Oleh karenanya, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.
Djoko menambahkan, dengan bujuk rayu yang dilakukan pihaknya maka tidak menutup kemungkinan pengerjaan proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan, semuanya akan dilakukan dengan skema KPBU ini. Dengan begitu, diharapkan tidak akan membebankan khas negara.
"Memang yang menjadi salah satu harapan besar kami (itu). Sekarang yang sedang diangkat di berbagai sektor dan berbagai negara dunia adalah skema KPBU. Nantinya dengan KPBU ini tentu kita agak bisa leluasa menggunakan sumber daya yang kita miliki," tukasnya. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
