Dukung Kesehatan Masyarakat, BPOM Revitalisasi Program Pangan Aman

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengawalan keamanan pangan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian bangsa Indonesia dalam melawan pandemi Covid-19.

Untuk mewujudkan keamanan pangan sepanjang rantai pangan dari hulu hingga hilir, maka diperlukan kembali revitalisasi program keamanan pangan yang berbasis masyarakat hingga ke satuan wilayah terkecil, yaitu di Kabupaten/Kota.

“Revitalisasi program diperlukan untuk terus adaptif dengan segala perubahan dan kondisi terkini. Revitalisasi keterpaduan program Prioritas Nasional yang dilakukan di satuan wilayah terkecil (Desa) diharapkan dapat membentuk ‘Budaya Pangan Aman’ di Desa tersebut, di mana semakin banyak ‘Desa Pangan Aman’, maka akan mendukung tercapainya pembentukan Kab/ Kota Pangan Aman’”, jelas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam sambutannya yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Rita Endang di acara Kick Off Program Keamanan Pangan Terpadu Kab/Kota Pangan Aman pada Selasa, (16/3).

Baca juga : Menteri ESDM: Penting, Pelibatan Masyarakat Dalam Transisi Energi

Rita Endang mengatakan ada 3 (tiga) program keamanan pangan yang diinisiasi oleh Badan POM sejak tahun 2014, yaitu program Desa Pangan Aman (Desa PAMAN), program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS) merupakan Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Ia mengatakan program ini diintegrasikan melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) yang di-launching pada tahun 2017 oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Program Prioritas Nasional ini perlu direvitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan meningkatkan komitmen daerah untuk melindungi masyarakatnya melalui Keamanan Pangan.

Baca juga : Menkes Apresiasi Dukungan Swasta Dalam Program Vaksinasi

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keamanan pangan karena telah diberikan peran, kewenangan dan tanggung jawab sesuai.

Dari hasil evaluasi dan monitoring terhadap produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan oleh Badan POM tahun 2017–2019, terjadi tren penurunan sarana IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), secara berturut yaitu 84,09 persen; 83,04 persen; dan 73,48 persen.

“Berbagai program/ kegiatan Prioritas Nasional lainnya terkait keamanan pangan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN, khususnya yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah perlu dikoordinasikan dan direvitalisasi secara optimal, sehingga keamanan pangan dapat terwujud di tiap daerah hingga tingkat perseorangan,” ujar Rita Endang.

Baca juga : Dukung Kontribusi Program Kartu Prakerja, OVO Raih Penghargaan Internasional

Saat ini, Badan POM juga telah menjalin kerja sama dengan pihak–pihak terkait, di antaranya dengan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan motivasi, komitmen dan peran aktif komunitas pasar. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.