Darmin Melawan Diskriminasi Sawit

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memimpin delegasi Indonesia di Brussels, Belgia selama dua hari, 8 hingga 9 April, untuk menentang diskriminasi minyak sawit (crude palm oil/CPO). Rombongan Indonesia datang bersamaan delegasi Malaysia. Mereka akan melakukan pertemuan dengan Komisi, Parlemen, Dewan Eropa, dan berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di pasar Uni Eropa. 

Aksi Indonesia dan Malaysia tersebut merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) yang digelar di Jakarta, Februari lalu. Dari hasil pertemuan itu, CPOPC memprotes Suplemen Resolusi petunjuk Tambahan 2018/2001 Uni Eropa mengenai Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II, Delegated Act). Isi dari resolusi itu melarang penggunaan minyak sawit. 

Baca juga : Indonesia Protes Kebijakan Diskriminasi Sawit Uni Eropa di Brussel

CPOPC memandang aturan tersebut sebagai kompromi politik di Uni Eropa yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan. Hal itu dilakukan untuk membela pasar minyak nabati lain yang mereka tanam sendiri di Eropa seperti minyak nabati dari bunga matahari dan kedelai. 

“Dalam pandangan Kami (CPOPC-red) maksud dari Undang-Undang yang diusulkan itu untuk membatasi dan secara efektif melarang semua minyak sawit di Uni Eropa untuk penggunaan BIO Fuel. Padahal resolusi itu didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang cacat secara ilmiah, mempergunakan ILUC (Indirect Land Use Change) perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung,” demikian keterangan tertulis CPOPC kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Baca juga : Indonesia Kembangkan Green Avtur Dari Minyak Sawit

CPOPC memandang, penelitian itu sengaja diarahkan agar minyak kelapa sawit dianggap sebagai penyebab deforestasi. Penelitian itu tidak mengupayakan memasukkan penelitian lingkungan yang lebih luas terkait dengan budidaya minyak nabati lainnya termasuk Rapeseed dan Soya oil. 

Lebih lanjut, CPOPC memandang resolusi melarang sawit akan menghambat pencapaian pengentasan kemiskinan dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pereserikatan Bangsa Bangsa (SDGs) lainnya. 

Baca juga : Indonesia Terus Garap Pasar Wisatawan Arab Saudi

“Kami sangat menentang “Delegated Act” yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai produk yang tidak memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan karena ILUC yang berisiko tinggi,” tegas CPOPC. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.