Dark/Light Mode

Jabatan Ex-Officio Walkot Batam Dipermasalahkan

Irma Chaniago: Masa Terobosan Brilian Presiden Digugat

Selasa, 11 Mei 2021 09:41 WIB
Komisaris Independen Pelindo I Irma Suryani Chaniago (Foto: Istimewa)
Komisaris Independen Pelindo I Irma Suryani Chaniago (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisaris Independen Pelindo I Irma Suryani Chaniago heran dengan langkah DPRD Kepulauan Riau (Kepri) yang menyurati Presiden Jokowi untuk mengevaluasi jabatan ex-officio Wali Kota Batam sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dicabut. Dia memandang, usulan DPRD Kepri itu sebagai langkah mundur dalam percepatan pengusahaan kawasan perdagangan bebas yang terukur dan bermanfaat, bukan saja untuk masyarakat tetapi juga untuk pemerintah. 

“Jabatan ex-officio tersebut merupakan terobosan pemerintahan Presiden Jokowi dari penantian panjang atas dualisme kepentingan yang terjadi di Batam. Masak terobosan Presiden yang brilian digugat? Nggak salah tuh cara berpikirnya?” ucap Irma, terheran-heran, seperti keterangan yang diterima redaksi, Selasa (11/5).

Menurut Irma, semestinya penyatuan jabatan itu didukung demi terwujudnya kawasan perdagangan yang lebih berdaya saing dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat meskipun bebas. Dia menegaskan, kepentingan bangsa dan negara jangan diaduk-aduk dengan kepentingan politik praktis. “Terlalu mahal harga yang harus dibayar,” imbuhnya.

Baca Juga : Bobby Siap Salurkan 1.000 Paket Sembako Ke Masyarakat Kampung Nelayan Dan Pertuni Medan

Irma memandang, secara objektif, jabatan ex-officio terbukti efektif. Sejak jabatan ex-officio berlaku, terjadi penyederhanaan birokrasi. Pertumbuhan ekonomi juga naik cukup signifikan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Batam pada 2019 mencapai angka 5,92 persen, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,56 persen. 

Pencapaian itu menunjukkan pembangunan di Batam sudah on the track sebabagimana arahan Presiden. Fakta itu menunjukkan bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai setelah Wali Kota merangkap sebagai Kepala BP Batam," terang Irma.

Irma menambahkan, saat bertemu dengan Komisi VI DPR, Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Muhammad Rudi melaporkan secara rinci dan detail bahwa nilai investasi pada triwulan pertama 2020 sangat menggembirakan. Angkanya melampaui target.

Baca Juga : Warga Yogya Yang Mau Terima Tamu Lebaran, Kudu Lapor Ke Posko PPKM Mikro

“Dari target yang ditetapkan sebesar 225 juta dolar AS, realisasinya mencapai 473 juta dolar AS. Ini jelas melampaui target. Artinya, para investor menyambut baik adanya penyatuan ini,” terang Irma.

Dia menegaskan, kenyataan ini menunjukkan bahwa kinerja BP Batam dalam pelayanan investasi terbukti efektif. Tidak hanya itu, BP Batam juga percaya diri dengan memasang target investasi 2021 hingga mencapai Rp 25 triliun.

“Sebagai Komisaris Independen PT Pelindo 1, saat saat kunjungan kerja dan bertemu, Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam menyampaikan tentang bagaimana program percepatan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Beliau menegaskan, program tersebut harus membawa manfaat, bagi masyarakat Batam khususnya dan bagi bangsa dan negara umumnya,” cerita Irma. 

Baca Juga : Rumah Khusus Bencana Alam Di NTT Masih Tahap Pendataan

Di masa pandemi Covid-19, tambahnya, hampir seluruh sektor ekonomi dan usaha terpuruk. Termasuk pelabuhan penumpang, yang menjadi andalan Pelindo 1 di Batam. “Saya menilai, sangat wajar jika realisasi investasi pun menurun, tidak terkecuali di Batam,” imbuhnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), jabatan ex-officio BP Batam akan berakhir pada 2024. “Harusnya DPRD memberi ruang dan dukungan penuh agar amanah yang diberikan Presiden dapat terlaksana dan mencapai target,” tutup Irma. [USU]