Dark/Light Mode

Belum Waktunya Kerek Tarif PPN

Investor Bakal Pikir Ulang Investasi Di RI

Senin, 7 Juni 2021 07:14 WIB
Ilustrasi. (Foto : Istimewa).
Ilustrasi. (Foto : Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana me­naikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 10 persen menjadi 12 persen tahun depan. Rencana ini sebaiknya dikaji lagi. Karena, berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (In­def), kebijakan itu lebih banyak menimbulkan kerugian ketimbang manfaat untuk perekonomian.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, sampai tahun 2022 bahkan 2023 Indonesia masih da­lam periode pemulihan ekonomi.

“Kalau dipaksakan ada ke­naikan PPN, akan terjadi penu­runan baik dari sisi daya beli masyarakat, inflasi, hingga in­deks keyakinan konsumen di tahun depan,” kata Tauhid ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berita Terkait : Arcandra Dorong Efisiensi Di PGN

Tauhid menilai, jika dilihat dari sisi daya saing, sebenarnya tarif PPN Indonesia dibandingkan negara lain relatif sama, yaitu sekitar 10 persen. Oleh karenanya, kenaikan PPN akan membuat investor yang berencana untuk investasi ke Indonesia akan ber­pikir ulang. Sebab, investor perlu mengkalkulasikan biaya produksi hingga keuntungannya.

Selain itu, rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN dipas­tikan bakal mengurangi pendapa­tan negara. Karena, jika tarif PPN dinaikkan maka harga komoditas akan semakin mahal.

“Kenaikan harga komoditas akan menyebabkan masyarakat mengurangi tingkat konsumsinya seiring dengan belum berakhirnya krisis pandemi,” imbuhnya.

Berita Terkait : BI Ramal Ekonomi Domestik Bangkit Pada Triwulan II

Jika pengenaan tarif PPN di­lakukan dengan skema multi tarif, yakni ada yang tinggi dan ada yang rendah, menurutnya, akan semakin sulit dalam proses pengaturannya.

“Misal ada barang yang PPN-nya naik jadi 12 persen karena banyak dipakai orang menengah ke atas, akan ada barang yang PPN nya diturunkan karena banyak di­pakai masyarakat menengah ke bawah. Akhirnya banyak akal-akalan, yang lebih murah pasti lebih laku,” terangnya.

Sementara, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy menilai, pajak PPN akan erat kaitannya dengan konsumsi masyarakat.

Berita Terkait : Program Vaksin Lancar Ekonomi Bakal Moncer

Ketika PPN dinaikkan, menurut­nya, umumnya akan direspons oleh para pelaku usaha untuk melaku­kan penyesuaian harga. Mungkin terlihat kenaikan ini tidak terlalu signifikan, namun tentu dalam kondisi pemuliham ekonomi dan tanpa treatment khusus dari pe­merintah, hal ini berpotensi akan terdampak pada konsumen kelas menengah ke bawah.

Menurutnya, kenaikan har­ga barang akan memberatkan masyarakat berpenghasilan ren­dah. Apalagi belum ada jami­nan, bahwa pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan yang baik, misalnya 5 persen.

“Semakin menyusahkan, kalau kebijakan pemerintah tidak optimal dalam menciptakan lapangan kerja formal yang mendorong kesejahteraan yang lebih baik,” kata Yusuf ke­pada Rakyat Merdeka. [NOV]