Dark/Light Mode

Darmin Dorong Benchmarking Dalam Pemeriksaan Pajak

Kamis, 25 April 2019 14:01 WIB
Menko Perekonomian saat menghadiri Seminar Nasional Perpajakan di Kampus PKN STAN, Bintaro, Tangerang, Banten, Rabu (24/4). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian).
Menko Perekonomian saat menghadiri Seminar Nasional Perpajakan di Kampus PKN STAN, Bintaro, Tangerang, Banten, Rabu (24/4). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian).

 Sebelumnya 
Salah satu persoalan dalam merancang kebijakan perpajakan dalam ekonomi digital, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, adalah ketika  pajak penghasilan (PPh) dari suatu perusahaan hanya dilihat dari profit yang diperolehnya saja. Padahal, masih banyak perusahan startup digital yang profitnya nol atau malah negatif.

“Jadi yang harus diperhatikan adalah obyektif dari perusahaan di bidang digital tersebut. Ukurannya bisa dari pendapatan (revenue), kontrak, dan/atau user. Dari sanalah nilai atau value dari perusahaan digital bisa dihitung. Bisa jadi pembukuan mereka rugi, tapi company value-nya naik terus, sehingga dia mampu mendapatkan investor (untuk memajukan usahanya),” ungkap Darmin.

Baca juga : Tiga Anak Miliarder Denmark Tewas Dalam Ledakan Di Sri Lanka

Karena itu, lanjut Menko Perekonomian, harus ada perubahan konstruksi dari aturan perpajakan Indonesia di masa depan. Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian sedikit mengritik soal sistem e-filling SPT, yang menurutnya masih agak menyulitkan. Pasalnya, sistem e-filling masih belum memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data-data yang sudah ia masukkan sebelumnya, apabila ia belum selesai mengisi semua form-nya dalam sekali pengisian.

Seminar yang mengambil tema “Peran Automatic Exchange of Information dalam Meningkatkan Performa Perpajakan Nasional” ini merupakan bagian dari rangkaian acara Pekan Raya Perpajakan Nasional 2019 yang secara rutin diadakan PKN STAN setahun sekali.

Baca juga : Menteri Rini Dorong BUMN Inovatif Cari Pendanaan

Turut hadir dalam seminar tersebut antara lain Rahmadi Murwanto,Direktur PKN STAN; Awan Nurmawan Nuh, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Kementerian Keuangan; Rionald Silaban, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan; Leli Listianawati, Kepala Sub Direktorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak; Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center(DDTC). [SRI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.