Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

BI Dan Bank Sentral Brunei Kerja Sama Anti Pencucian Uang Cs

Rabu, 30 Juni 2021 20:22 WIB
Bank Indonesia. (Foto: ist)
Bank Indonesia. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) dan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) menyepakati kerja sama Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di bidang sistem pembayaran.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman yang berlaku efektif mulai Juni 2021. Kesepakatan itu diteken Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dan Managing Director Brunei Darussalam Central Bank (BDCB), Rokiah Badar.

Baca juga : Infrastruktur Yang Memadai Pengaruhi Kinerja Investasi Sektor Pertanian

Perry mengatakan, penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut menunjukkan komitmen BI dalam memperkokoh integritas sistem keuangan. Selain itu untuk menjawab berbagai tantangan yang makin kompleks di bidang sistem pembayaran di kedua negara.  

"Selain itu, Indonesia dan Brunei Darussalam memandang perlunya sinergi dan kebijakan yang terintegrasi dalam rangka penerapan kebijakan APU PPT," imbuhnya dalam keterangan resmi BI, Rabu (30/6).

Baca juga : PPATK: Putusan MK Dukungan Nyata Berantas Pencucian Uang

Nota Kesepahaman tersebut ditujukan untuk memperkuat kerja sama dalam penerapan kebijakan APU PPT. Terutama di bidang sistem pembayaran sesuai kewenangan masing-masing bank sentral.

Beberapa di antaranya, yang berkaitan dengan kerangka hukum dan pengaturan, metode pengawasan, serta kerangka pelaporan transaksi. Ada pun kerja sama dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti policy dialogue, pertukaran data dan informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Baca juga : Dialog Dengan Partai Rusia Bersatu, Golkar Ingin Kerja Sama Makin Intensif

Perry mengatakan, penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga merupakan wujud kontribusi BI dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), sekaligus menunjukkan komitmen BI dalam memerangi tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.