Merger Pelindo Bisa Pangkas Biaya Logistik

RM.id  Rakyat Merdeka - Integrasi BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV diharapkan mampu memangkas ongkos logistik nasional yang selama ini dianggap terlalu mahal. 

Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono menegaskan, program integrasi pelabuhan salah satunya memang untuk bikin murah biaya logistik. Arif yang juga merupakan ketua organizing committee integrasi Pelindo menuturkan, selama ini Pelindo I, II, III, dan  IV memiliki kapabilitas yang berbeda-beda. 

Misalnya, kata dia, dari sisi sumber daya manusia, keuangan, pengalaman, ataupun sebagainya. Karena itu, lanjut dia, level layanan yang diberikan pun bervariasi. 

"Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan integrasi Pelindo. Diharapkan dengan adanya integrasi tersebut maka service yang ada di Indonesia, untuk level pelabuhan yang sama, maka sama juga kualitas layanannya," ujarnya dalam webinar bertajuk Kenapa Biaya Logistik Nasional Masih Mahal? yang diselenggarakan Ocean Week dikutip Kamis (5/8). 

Baca juga : China Pontang-panting

Menurutnya, dengan kualitas layanan yang setara diharapkan operator pelayaran tak ragu untuk mengoperasikan kapal-kapal dengan ukuran lebih besar. 

Arif menjelaskan, kinerja pelabuhan yang tak sama membuat perusahaan pelayaran mengoperasikan kapal yang cenderung kecil ketimbang potensi kargo. "Yang terjadi saat ini, service-nya banyak point to point dengan gunakan kapal-kapal kecil tentu secara unit cost lebih tinggi," tuturnya. 

Apalagi, kata Arif, biaya logistik Indonesia pada 2019 sekitar 23 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan terbilang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. 

Dari data tahun 2015 terungkap bahwa biaya logistik Singapura 8 persen dari PDB, Malaysia dan India 13 persen, dan China 15 persen. Dari total biaya logistik Indonesia pada 2019, sekitar 2,8 persen merupakan kontribusi dari biaya logistik sektor laut, yang di dalamnya termasuk operasional pelabuhan. 

Baca juga : Curi Perhiasan Mayat, 2 Gadis Ditangkap Polisi

Sementara, studi World Bank Group pada 2019 menyebutkan bahwa biaya pelabuhan malah berkontribusi sampai 4 persen dari total biaya logistik di Indonesia. 

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi, Wihana Kirana Jaya mengatakan, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia selama ini belum terintegrasi dengan baik. 

Padahal negara-negara maju seperti di Eropa, mengintegrasikan pelabuhannya dengan berdasarkan fungsi, seperti sebagai gateway (gerbang masuk dan  keluar), transhipment (alih muat muatan), atau pelabuhan klaster industri. 

Menurutnya, integrasi pelabuhan ini menjadi salah satu upaya jitu dalam mengurangi biaya logistik. "Kalau di sini kan belum integrasi karena masih masing-masing. Akhirnya ini inefisiensi ada dalam tatanan integrasi fungsi itu," katanya. 

Baca juga : Modernisasi Truk Kunci Terwujudnya Logistik Hijau

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengakui, saat ini kementeriannya telah menyiapkan sistem layanan daring yaitu sistem logistik elektronik (e-logistic system). "Layanan ini bertujuan untuk menjamin perizinan logistik nasional berjalan secara terintegrasi," katanya. 

Menhub berharap, transparansi yang dibangun antara pemerintah dan swasta dalam perizinan ekspor-impor dapat mendorong efisiensi biaya logistik di Indonesia. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.