Dark/Light Mode

BRGM Ajak Masyarakat Bersatu Jaga Gambut Dan Mangrove

Selasa, 17 Agustus 2021 20:48 WIB
Lahan Gambut. (Foto: ist)
Lahan Gambut. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove merupakan salah satu upaya melindungi negara, karena kerusakan gambut dan mangrove dapat mempengaruhi perubahan iklim nasional maupun internasional. 

Ini yang menyebabkan upaya perlindungan gambut dan mangrove penting dilakukan. Sayangnya, menjaga gambut dan mangrove bukanlah pekerjaan mudah, tidak hanya membutuhkan pekerjaan fisik, tapi juga perubahan perilaku masyarakat, konsistensi, serta langkah sistematis yang komprehensif. 

Oleh karena itu, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) selalu berupaya untuk berkomunikasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. 

"Di tengah kondisi pandemi, kita tidak boleh kehilangan semangat untuk tetap tangguh. 

Situasi saat ini menjadi momen perjuangan kita untuk mempertahankan persatuan," ujar Kepala BRGM, Hartono dalam webinar bertema 'Bersama Jaga Gambut dan Mangrove untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh'.

Baca juga : HUT RI Ke 76, Ketua DPP PPP Ingatkan Masyarakat Jaga Prokes

"Restorasi gambut dan mangrove sangat relevan dengan tujuan kita bernegara. BRGM juga berupaya melaksanakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan melibatkan banyak masyarakat," sambungnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anggia Erma Rini mengatakan, berdasarkan Balai Data Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) 2019, Indonesia memiliki lahan gambut seluas 13,4 juta hektare, di mana 2,67 juta hektare atau 19,9 persen di antaranya dalam keadaan terdegradasi akibat terbakar dan merupakan lahan gambut lindung berkanal. 

"Ini menjadi salah satu poin yang dibahas di DPR, lahan hutan dan kebun banyak yang terbakar. Harus ada efek jera terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kita perlu cari formula untuk menghentikan dan mengurangi kerusakan hutan kita," tegasnya. 

Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BRGM untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian hutan dan memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk di dalamnya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. 

Menanggapi hal itu, Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Ayu Dewi Utari mengatakan, rehabilitasi mangrove melalui pola PEN bisa menjaga ekosistem serta memberikan tambahan penghasilan untuk masyarakat. 

Baca juga : Bantu Masyarakat Terdampak Corona, Iwan Fals Lelang Lukisan

"Kegiatan rehabilitasi mangrove tidak mungkin terlaksana secara instan, karena menanam mangrove di umur 1-2 tahun manfaatnya belum banyak, tapi di umur 5 tahun atau lebih, manfaatnya akan sangat besar untuk masyarakat, seperti terbentuknya daerah wisata dari ekosistem mangrove, ini bisa jadi tambahan penghasilan baru bagi masyarakat. Ekosistem terjaga, masyarakat sejahtera, tujuan utama dari restorasu gambut dan rehabilitasi mangrove," pungkas Ayu.

Guna mewujudkan hal itu, Direktur Konservasi Tanah dan Air Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK, Zainal Arifin menyebut pentingnya peta mangrove nasional. 

"Peta mangrove sangat penting untuk penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi dan lebih operasional dalam pelaksanaannya," ungkap Zainal Arif. 

"Ekosistem mangrove kita, salah satu ekosistem mangrove terbesar di dunia, ini harus kita pertahankan karena sangat penting dalam menjaga kestabilan fungsi daerah aliran sungai dan lainnya. Mangrove sangat diperlukan untuk mendukung tata wilayah daerah, bisa menjadi dasar untuk pengelolaan wisata, lembaga di tingkat petani mangrove dan nelayan, daerah pesisir, potensi karbon dan lainnya, " lanjutnya 

Ketua Indonesia Mangrove Society, Sahat M Panggabean menyebut mangrove juga bisa meminimalisir dampak tsunami. "Kita sudah bicara dengan BNPB,  daerah tsunami perlu dilakukan penanaman mangrove, karena bisa menahan tsunami. Misalnya tsunami di Palu, daerah mangrove baik tidak terlalu terdampak, dibanding yang tidak ada mangrovenya," ujar Sahat.

Baca juga : Kemenkominfo Ajak Masyarakat Buat Rekam Jejak Digital Positif

Melihat manfaat yang begitu besar, Kepala Desa Toray, Merauke, Papua, Barsalinan Deda, berharap wilayahnya dapat memperoleh pelatihan dan pendampingan untuk rehabilitasi mangrove. "Kampung kami berada di kawasan hutan lindung perbatasan. Kami berharap hutan lindung ke depannya diberikan sedikit pertumbuhan atau cara penanaman mangrove di sekeliling desa agar bisa tumbuh berkembang dan desa kami ini dengan keindahan alamnya bisa jadi desa wisata,” ungkap Barsalinan.

Barsalinan juga mengapresiasi upaya pemerintah pusat telah menyediakan program revitalisasi ekonomi, dengan memberikan pelatihan peternakan babi dan pengelolaan keuangan sehingga warga mampu memperoleh sumber penghasilan baru tanpa harus merusak alam.

"Harapan dari kami, tetap ada pendampingan  kelompok dan keberlanjutan program seperti ini, di sini baru ada peternakan, ke depannya kami meminta supaya ada keterlibatan masyarakat kami, terlebih kampung untuk rehabilitasi mangrove, karena kampung kami di kelilingi sungai maro," harapnya. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.