Dark/Light Mode

Supaya APBN Tak Terbebani, Revisi Permen PLTS Atap Perlu Solusi Komprehensif

Kamis, 19 Agustus 2021 16:23 WIB
Anggota Dewan Eenergi Nasional (DEN) Satya W Yudha. (ist)
Anggota Dewan Eenergi Nasional (DEN) Satya W Yudha. (ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah perlu mencari jalan tengah dari rencana revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 49 Tahun 2018, tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap oleh konsumen PLN. Ini penting agar APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan kinerja PLN tidak terbebani.

Pasalnya, revisi Permen PLTS Atap yang mengubah rasio ekspor-impor listrik dari 65 persen menjadi 100 persen mengesankan bahwa berarti barang ditukar barang.

Padahal listrik jika dititipkan harus bayar karena masuk kejaringan PLN pada siang hari. Dan, baru akan digunakan pada malam hari.

Baca juga : 3.000 PNS Terbaik Kemnaker Ikuti Sosialisasi Pemetaan Potensi dan Kompetensi

“Kalau di jaringan PLN harus bayar. Padahal salah satu misi BUMN itu untuk keuntungan. Kalau yang diuntungkan sebagian, maka tidak akan berlangsung lama,” kata guru besar Institut Teknologi 10 November Surabaya Mukhtasor.

Hal ini disampaikan Mukhtasor saat menjadi narasumber pada “Curah Pendapat”, bertema Roadmap Pengembangan EBT di Indonesia yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S) secara virtual, Kamis (19/8).

Mukhtasor yang juga Mantan Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014) ini mengaku telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM yang mengusulkan untuk mencari jalan tengah. Pasalnya, PLTS Atap penggunaan mahal, namun pemakaiannya sedikit.

Baca juga : Kiai Ma’ruf Minta Tolong Ke Ulama

Menurutnya, kondisi ini bisa membuat portofolio PLN tidak bagus. “Persoalan di PLN justru kontribusinya bukan di PLN itu sendiri, tapi ada dari IPP (Independent Power Producer), sponsor dan lainnya. Untuk IPP feed in tarif maka, harga akan naik dan ada risiko over supply,” katanya .

Menurut Mukhtasor, jika selisih harga listrik PLTS Atap dibayar oleh APBN itu akan membebani. Kalau asumsinya negara mampu, APBN harus dialokasikan untuk investasi EBT.

“Khusus PLTS Atap saya sampaikan ke Presiden ada jalan tengah bagi semua pemangku kepentingan dan menjadi model gotong royong sebagai bangsa,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.