Dark/Light Mode

Wamenkeu: Covid-19 Bisa Ditekan Dengan Pembatasan Mobilitas

Selasa, 31 Agustus 2021 00:10 WIB
Wamenkeu Suahasil Nazara. (Foto: ist)
Wamenkeu Suahasil Nazara. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Keuangan, Prof. Suahasil Nazara menyebut penyebaran Covid-19 dapat ditekan dengan melakukan pembatasan mobilitas. Hubungan antara tingkat mobilitas dan penularan sudah terbukti secara empiris melalui data yang dikumpulkan dari Google mobility. Namun, pada sisi lain pembatasan mobilitas akan menurunkan kegiatan ekonomi, konsumsi dan investasi. 

Dalam kondisi seperti ini, maka yang menjadi bumper perekonomian adalah belanja pemerintah pusat dan daerah agar program kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dan dukungan kepada UMKM dapat tetap berjalan. 

Hal itu disampaikan Suahasil saat menjadi keynote speaker pada Webinar Kebangsaan dengan tema Pemulihan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Khususnya di Wilayah Indonesia Timur, akhir pekan lalu.

Selain Wamenkeu, dalam Webinar yang diprakarsai Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah (LPEKD) Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) itu, hadir juga sebagai pembicara: Maurits Mantiri (Wali Kota Bitung yang juga selaku Wakil Ketua Umum DPP PIKI), Jefirstson R. Riwu Kore (Wali Kota Kupang), dan Jackwin Simbolon (Ketua LPEKD PIKI).

Berita Terkait : Ketua DPR: Presiden Tegaskan Pembangunan IKN Jalan Terus

Menurut Suahasil, belanja pemerintah harus tepat sasaran, didukung dengan data yang akurat, dan diawasi bersama pelaksanaannya. “Disinilah peran serta pemerintah daerah dapat diharapkan untuk refocusing anggaran dengan memprioritaskan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan menunda belanja yang kurang prioritas,” jelasnya.

Ditambahkannya, pemerintah terbuka untuk terus berdiskusi, untuk mencari formula terbaik baik dari segi cara alokasi, penyaluran, maupun pengawasannya, karena memang setiap masa dan wilayah akan berbeda treatment-nya.

APBN 2022 akan tetap mendorong vaksinasi, kesehatan, dan pemulihan ekonomi melalui APBN yang fleksibel dan responsif terhadap pandemi. Pemerintah merencanakan penyehatan APBN agar pada tahun 2023 defisit APBN kembali di bawah 3 persen dari PDB, yang hanya bisa terjadi jika perekonomian sudah berjalan dan kita telah berdamai dengan pandemi.

Ketua Umum DPP PIKI, Badikenita Putri Sitepu, menegaskan bahwa DPP PIKI melalui LPEKD memberikan perhatian serius terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. 

Berita Terkait : Tangani Covid-19 Di Desa, Gus Halim Dapat Tawaran Main Film

Data menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan dari beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur cukup memprihatinkan. Pandemi Covid-19 semakin memperberat tantangan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia Timur.

Maurits menyoroti soal pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Bahwa agenda pemulihan ekonomi di Kota Bitung dilakukan dengan mewujudkan ketahanan sosial, yaitu melalui bansos, BPJS Kesehatan (Pemkot Bitung menanggung BPJS kelas 3 masyarakat kurang mampu), BPJS Ketenagakerjaan (Kolaborasi Pemerintah, Pengusaha, dan Masyarakat), dan pendidikan gratis.

Sementara soal kebijakan fiskal diwujudkan melalui pelaksanaan anggaran yang  fleksibel, prioritas ulang (refocusing) belanja, pemanfaatan pinjaman dana PEN untuk infrastruktur sebesar 250 miliar, penghematan belanja, kemudahan perizinan usaha, pemberian stimulus terhadap usaha mikro kecil termasuk bantuan pendampingan bersama perbankan, serta peningkatan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin. 

Jefirstson R. Riwu Kore bicara kebijakan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Kota Kupang.  Dikatakannya, Kota Kupang selain menghadapi pandemi Covid-19, juga berhadapan dengan bencana alam badai Seroja yang berdampak sangat besar terhadap sektor perikanan di daerahnya. 

Berita Terkait : Penyintas Covid-19 Kudu Divaksin Juga Ya...

Melalui sinergi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah kota Kupang berfokus kepada pembangunan kembali sektor perikanan terutama dengan memberikan bantuan alat perikanan kepada nelayan. [DIR]