Dark/Light Mode

Integritas Pejabatnya Masih Jeblok

127 Kepala Daerah Tersandung Korupsi

Selasa, 14 September 2021 06:30 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). (Foto: Dok. Kemenkeu).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). (Foto: Dok. Kemenkeu).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Daerah (Pemda) kudu bisa meningkatkan integritas dan transparasi jika ingin rakyatnya sejahtera dan daerahnya maju. Sebab, masalah itu selama ini menjadi salah satu hambatan utama realisasi otonomi daerah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, ada 127 kepala daerah menjadi terpidana kasus korupsi. Hal ini menjadi cermin masih rendahnya integritas dan transparasi.

“Isu transparansi dan integri­tas masih menjadi sorotan publik sejak 2004 hingga 2021,” ung­kap Menkeu Sri Mulyani dalam rapat RUU (Rancangan Undang-undang) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.

Baca Juga : Cek Di Sini, 3 Kabupaten/Kota Di Jawa Bali Yang Masih Berstatus Level 4

Ani, sapaan Sri Mulyani me­nilai, hal tersebut menjadi salah satu faktor krusial yang meng­hambat pencapaian tujuan berne­gara dalam era otonomi daerah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyoroti masih rendahnya daya saing dan kolaborasi daerah. Disebutkan­nya, lebih dari 60 persen daerah memiliki nilai indeks daya saing rendah dan sedang.

Kemudian, lanjut Ani, masalah pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Hal ini terlihat dari belanja birokrasi. Seperti belanja pegawai dan barang rata-rata masih mencapai 59 persen, dari total anggaran daerah selama 3 tahun terakhir.

Baca Juga : Hadirkan Siaran Langsung, Honda DBL Siapkan 500+ Livestream Laga Basket

Berikutnya, tata kelola penye­lenggaraan Pemda yang belum optimal. Reformasi birokrasi daerah berjalan lambat.

“Akan sangat sulit mencapai tujuan bernegara jika kapasitas daerah rendah. Sementara, re­sources sudah didelegasikan kepada daerah,” jelasnya.

Kondisi seperti ini, papar Ani, membuat ketimpangan antar daerah makin melebar. Dicon­tohkannya, masalah akses air minum. Ada daerah yang sudah bisa memberikan akses air minum layak minum 100 persen untuk se­luruh penduduknya pada 2019. Di antaranya, Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kabupaten Klaten.

Baca Juga : Raja Malaysia Happy PM Dan Oposisi Akur

“Namun, ada beberapa daerah lain, misalnya Kabupaten Lanny Jaya, hanya 1 persen penduduknya yang mendapatkan akses air mi­num layak,” ungkapnya.
 Selanjutnya