Dark/Light Mode

Integritas Pejabatnya Masih Jeblok

127 Kepala Daerah Tersandung Korupsi

Selasa, 14 September 2021 06:30 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). (Foto: Dok. Kemenkeu).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). (Foto: Dok. Kemenkeu).

 Sebelumnya 
Menurutnya, ketimpangan juga terjadi pada beberapa in­dikator kesejahteraan lainnya. Seperti angka partisipasi sekolah menengah atas, imunisasi leng­kap, indeks pembangunan ma­nusia, dan penduduk miskin.

Untuk indikator kemiskinan, Ani mengungkapkan, Kota Tangerang Selatan sebagai daer­ah yang paling sedikit memiliki orang miskin. Yakni, hanya 1,68 persen penduduk miskin. Kemu­dian disusul Kabupaten Badung, hanya memiliki 1,78 persen, dan Depok 2,07 persen.

Untuk capaian terendah alias paling banyak penduduk miskin­nya adalah Kabupaten Deiyaki, yakni memiliki 41,76 persen penduduk miskin.

Baca juga : Zulhas Kecipratan Berkah Ikut Koalisi

“Semua daerah mendapatkan dana transfer daerah. Bahkan, ada daerah mendapatkan dana otonomi khusus untuk pembangu­nan infrastruktur. Tapi, hasil pembangunan berbeda,” ujarnya.

Dia menuturkan, dana dialokasi­kan ke daerah cukup besar. Hampir sepertiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didelegasikan langsung ke daerah. Pe­merintah mengalokasikan Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2021 mencapai Rp 795 triliun, dari total belanja negara Rp 2.750 triliun.

“Ini angka yang sangat besar dan seharusnya mampu men­dukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan daer­ah,” tegasnya.

Baca juga : Kebanyakan Kasus Mangkrak, Alasan KPK Baru Tahan Tersangka Korupsi Jasa Tirta II

Ani menekankan perlunya kebijakan baru di daerah agar dalam pengelolaan anggaran bertumpu pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengamini masalah integritas sebagai hambatan pembangunan di daerah.

“Peningkatan anggaran sudah dilakukan sejak 2010. Sayang­nya memang korupsi kepala daerah menggerogoti itu se­mua,” katanya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.