Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Cegah Penyelewengan

Menkeu Gaet KPK Dan BPK Pelototi Anggaran Corona

Rabu, 15 September 2021 08:45 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 di Jakarta, Selasa (14/9/2021). (Foto: Dok. Kemenkeu).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 di Jakarta, Selasa (14/9/2021). (Foto: Dok. Kemenkeu).

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memas­tikan akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tetap terjaga.

Menurut Sri Mulyani, pihaknya menggandeng lembaga audit negara dan penegak hukum dalam mengawal akuntabilitas uang milik negara ini.

Lembaga itu, yakni Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebi­jakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Pemerintah bekerja keras menggunakan instrumen APBN (Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara) untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini, jadi harus dipertanggung­jawabkan,” jelas Sri Mulyani di acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Badan Pengkajian MPR: PPHN Penting Bagi Indonesia

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pelibatan lembaga penegak hukum untuk menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara. Hal itu bisa mengurangi efektivitas program pemerintah.

Sri Mulyani juga menyebut, pengelolaan keuangan negara di tengah krisis tidaklah mudah. Mengingat banyak Kemente­rian/Lembaga (K/L) yang tiba-tiba harus melakukan refocusing anggarannya.

Beberapa K/L juga mendadak mendapat anggaran sangat besar, karena harus menjadi garda terde­pan dalam menghadapi pandemi. Seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kemente­rian Koperasi dan UKM serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan K/L dan Pemerintah Daerah. Saya yakin, menghadapi situasi luar biasa tidak mudah,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga : Pensiun, Ini Kesan Richard Mainaky Saat Jadi Pelatih Ganda Campuran Indonesia

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, dia optimistis bahwa perekonomian Indonesia tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Belajar dari 2020, Insya Allah kami akan mengelola keuangan dan membawa perekonomian lebih baik. Meski segala situasinya tetap tidak mudah,” ucap Sri Mulyani.

Agar perekonomian bisa pulih sesuai target pemerintah, vaksi­nasi yang sudah dimulai tahun lalu akan terus digenjot tahun ini. Namun, proses vaksinasi pun tentu tidak mudah. Selalu ada tantangan yang harus dihadapi.

Karena itu, TNIdan Polri terus dikerahkan untuk membantu program vaksinasi, sehingga bisa mencapai target 1 juta hingga 2 juta orang per hari.

Baca juga : Kinerja Keuangan Positif, Bank DKI Sabet Dua Penghargaan

“Kita harus belajar dari kita sendiri dan dari negara lain. Tahun depan akan ditingkatkan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang tadinya hanya didesain sekitar Rp 300 triliun, saat ini sudah lebih dari itu,” pungkas Sri Mulyani. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.