Dark/Light Mode

Akumindo: Praktik Cross Border Matikan UMKM Lokal

Kamis, 7 Oktober 2021 16:57 WIB
Ilustrasi E-Commerce. (Foto: ist)
Ilustrasi E-Commerce. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Regulasi impor barang melalui sektor perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce masih belum juga terlihat wujudnya. Padahal saat ini Indonesia jadi surganya e-commerce lintas negara atau cross border yang tentu bisa membunuh produk UMKM lokal.

Jika praktik cross border tidak diregulasi dengan baik, maka akan merugikan banyak pihak. Pelaku usaha lokal akan mengalami kerugian karena produk mereka kalah bersaing dengan produk cross border yang harganya jauh lebih murah karena tidak melewati proses perpajakan yang seharusnya.

Begitu kata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun kepada wartawan, Kamis (7/10).

Dia berharap Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik direvisi.

Baca juga : Pemerintah Dorong Perbankan Beri Pembiayaan UMKM Hingga 30 Persen

Menurutnya, praktik cross border di e-commerce membunuh UMKM karena pemain e-commerce asing ini menjual dengan harga sangat murah. “Dalam perdagangan cross border terjadi tindakan splitting atau memecah transaksi pembelian barang impor agar bebas bea masuk. Hal ini, tentu membuat UMKM lokal kalah saing sehingga muncullah istilah e-commerce domestik dan cross border,” tukas Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, pada e-commerce domestik tidak ada splitting. Impor barang dilakukan melalui bea dan cukai dan seluruh penjual berasal dari dalam negeri sehingga ada kontribusi ke pendapatan Indonesia.

Sedangkan e-commerce cross border memungkinkan melakukan splitting. Impor barang bisa langsung dilakukan dari penjual luar negeri yang bertransaksi langsung dengan konsumen domestik sehingga transaksi yang terjadi sama sekali tidak berkontribusi ke pendapatan dalam negeri.

Perlu diketahui, e-commerce domestik contohnya adalah Tokopedia dan Bukalapak. Sedangkan e-commerce cross border di Asia Tenggara, seperti Shopee, JD.com, Alibaba.com, Amazon, Ebay, Lazada dan Zalora.

Baca juga : Direktur Batam Shelindo Pratama Keseret Kasus Korupsi Pengaturan Cukai Rokok Dan Miras

Ikhsan juga mengungkap jika produk asing bebas masuk Indonesia lantaran banyak perjanjian dagang yang membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat menggiurkan untuk penjual asing. Ini adalah buah dari pasar terbuka. Indonesia telah menandatangani AFTA dan MEA.

Praktisi Hukum Alexander Seno mengatakan praktik cross border juga sangat merugikan distributor resmi yang pasti mengurus perizinan dan pajak.

Pertama, kerugian materiil dengan dasar perhitungan berdasarkan jumlah barang yang dimasukan ke Indonesia secara legal yang harusnya dijual oleh perusahaan distributor resmi melalui toko konvensional maupun online yang dikelola langsung oleh perusahaan tersebut.

''Sebagai contoh, penjualan produk kosmetik dari satu pelaku usaha yang mengimpor dan mengedarkan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, tanpa membayar pajak bea masuk dan lain-lain, dia bisa mengedarkan satu jenis produk kosmetik hingga ratusan ribu piece,” jelas Alexander.

Baca juga : Hindari Sindrom Post Covid, Perhatikan 6 Hal Ini

Menurut dia pemerintah berjanji akan menindaklanjutinya. Dia berharap, pemerintah segera membahasnya karena kalau dibiarkan bukan hanya distributor resmi saja yang akan tergerus, tetapi UMKM juga.

Menurut dia, regulasi impor barang yang dibutuhkan saat ini adalah regulasi yang mengindahkan level playing field. Sehingga barang impor yang masuk melalui sektor perdagangan berbasis elektronik maupun offline punya kontribusi terhadap pendapatan negara karena harus sama-sama melalui proses perpajakan.

Hal senada diungkapkan Pemerhati Ekonomi dan Industri, Fauzi Aziz. Fauzi mengatakan, terjadinya cross border di e-commerce merupakan kesalahan pemerintah di pusat logistik berikat (PLB).

Kelahiran PLB alias gudang logistik multifungsi ini selain dimaksudkan untuk menekan biaya dan transportasi logistik, juga diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik di kawasan Asia Pasifik. Namun persoalan baru muncul, saat ini PLB disinyalir sebagai salah satu titik merembesnya barang-barang impor. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.