Dibeberkan Mensos Risma, Ini 6 Metode Pemutakhiran Data Kemiskinan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara sistematis. Pemutakhiran data itu, dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Selain itu, Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma menyatakan, ada enam metode yang ditempuh Kemensos dalam melakukan pemutakhiran data.

Baca juga : Kadivpas Aceh: Perpustakaan Pancasila Tambah Pengetahuan Warga Binaan

Keenamnya yakni usulan daerah melalui fitur "usul" dan "sanggah" pada aplikasi CekBansos.go.id. Lalu, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi pejuang muda, serta hasil dari geo-tagging data spasial dari citra satelit.

Dituturkannya, daerah harus memuat dinamika data kependudukan terkait warga yang meninggal, pindah alamat atau pindah segmen. Bila tidak terdaftar oleh Pemerintah Daerah (Pemda), masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur "usul" dan "sanggah".

Berikutnya, dari data bencana, membuka peluang menambah jumlah orang miskin, sehingga perlu diusulkan pada data kemiskinan.

Baca juga : Ridwan Kamil Ajak Pemuda Perang Lawan Kebodohan Dan Kemiskinan

Dari berita media, Kemensos melakukan verifikasi lapangan. Bila terbukti memenuhi persyaratan, maka bisa dimasukkan dalam data pemerima bantuan.

"Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah dimana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh pejuang muda yang juga melakukan tagging. Dengan mendatangi dan memotret rumah," ujar Risma dalam jumpa pers di Kantor Kemensos, Kamis (18/11).

Teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit, dapat memfoto rumah penerima bantuan dari tampak depan. Jika luas rumahnya mencapai 100 m2, diyakini mereka merupakan kelompok keluarga mampu. "Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan," imbuhnya.

Baca juga : Dubes Heri Tegaskan Komitmen Indonesia Jaga Perdamaian Dunia

Diungkapkan eks Wali Kota Surabaya itu, hasil geo-tagging penerima bantuan menunjukkan, ada 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN). "Dari data tersebut, ASN yang aktif sebanyak 28.965 orang. Mereka tersebar di 511 kota/kabutaten di 34 provinsi," bebernya.

Ia menekankan, data tersebut sudah merupakan hasil konsinyering dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Ketemu data 311.122. Profesi mereka bermacam-macam. Ada yang dosen, ASN, tenaga medis, dan sebagainya. Mereka tinggal di jalan-jalan utama kota," ungkap Risma.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.