KSP: Desember Harus Groundbreaking Lahan Jalan Makassar New Port!

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyelesaian pengadaan lahan jalan akses Makassar New Port (MNP) semakin mendesak. Bahkan, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin Tetelepta harus terjun langsung ke salah satu Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Selatan tersebut untuk menemui manajemen Pelindo.

Febry menekankan perlunya kerja cepat untuk mengejar keterlambatan pencapaian target yang sudah bertumpuk. Ketegasan Febry mengacu pada tahap pengadaan lahan yang menjadi titik awal krusial dalam kesuksesan pembangunan.

"Tidak bisa tidak, groundbreaking harus dilaksanakan Desember ini. Kami usulkan tanggal 28 Desember dengan syarat lahan sudah clean and clear," kata Febry saat rapat koordinasi di Kantor Pelindo, Makassar, Jumat (26/11).

Baca juga : Menteri Basuki Ingin Jalan Bypass Mandalika Lebih Cantik

Merespon pernyataan Deputi I KSP, Head of PMO Investment Arwin menyatakan, pihaknya telah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran lahan pada 23 November 2021. Langkah tersebut merupakan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KSP empat hari sebelumnya.

"Efek dominonya membuahkan percepatan terkait pengadaan lahan yang sebelumnya sangat lambat dilakukan. Alhamdulillah dalam 3 hari sudah selesai," ucap Arwin.

Percepatan pengukuran tanah tersebut telah merampungkan pemetaan 146 bidang untuk menjadi luasan pengadaan tanah bagi jalan akses ini. Setelah itu, dalam pekan ini akan diselesaikan daftar nominatif penerima Uang Ganti Rugi (UGR).

Baca juga : Perhutani Groundbreaking Penanaman 50,9 Juta Pohon Di Jateng

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan Bambang Priono menekankan, percepatan luar biasa ini didukung dengan pengerahan maksimal SDM dari Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

"Selama 38 tahun saya berkarir, baru kali ini proses pengadaan lahan super cepat. Kami sungguh mengapresiasi bantuan dari KSP dan Pemda sehingga saat konsultasi publik dan pengukuran, situasi kondusif di lapangan," akunya.

Detail lainnya terkait peta bidang dan alih trase, Detailed Engineering Design, serta persiapan administrasi pembayaran UGR akan diselesaikan dalam pekan ini sembari PT. Pelindo mempersiapkan pencairan UGR dengan Bank Mandiri agar tidak ada jeda yang terlalu lama antara penetapan daftar nominatif dengan realisasi pencairan.

Baca juga : BPIP: Pejabat Harus Berakhlak!

Rencananya, 13-17 Desember 2021 pembayaran uang ganti rugi sudah diselesaikan pasca daftar nominatif penerima UGR dan perubahan peta batas yang mengakomodir alih trase bidang masjid yang terkena rencana pembangunan jalan akses.

"Milestone yang kita bentuk kali ini sudah sangat baik dan cepat, jangan turunkan standar lagi. Komunikasi dengan masyarakat dan ganti tanam tumbuh diperhatikan. Jangan ada lagi yang terlewatkan," kata Febry memberikan catatan akhir saat menutup rapat.

Rapat resmi Kantor Staf Presiden ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Juga dihadiri perwakilan Kementerian PUPR, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk meningkatkan konektivitas ke MNP yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.