Bangun Smart City Harus Sesuai dengan Masalah Dan Kebutuhan Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) harus membangun tata kelola pemerintahan dan infrastruktur wilayah yang bisa menjawab tantangan zaman. Terutama, dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI), untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA. 

Dia mengatakan, kota-kota di belahan dunia telah mengusung konsep dan merancang pembangunan wilayah dengan berbagai perangkat digital. Tujuannya, menjadikan wilayahnya smart city, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi mudah.

Teknologi baru, juga bisa menjadi solusi terhadap sejumlah persoalan. Seperti integrasi transportasi, kesehatan, energi, pengelolaan sampah, dan ekonomi.

Baca juga : Sekjen MPR: Desa Harus Dibangun Dengan Wawasan Kebangsaan

Dengan ekosistem digital, Pemerintah Pusat dan Pemda bisa lebih mudah dalam mengelola data kependudukan, tata kota, dan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Semua bisa dikumpulkan dalam big data. Tidak lagi terpisah dalam dokumen-dokumen kertas yang harus dicari dalam waktu dalam jika dibutuhkan.

"Pemda jadi mudah memantau pergerakan penduduk dan pelaksanaan pembangunan. Dengan pemanfaatan TI dan data digital, pemerintah bisa menunjukkan penggunaan anggaran. Ini akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/11).

Sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota, secara perlahan mengkonsep sendiri smart city dengan menyesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya. Ditjen Bina Adwil menunjukkan tiga kota percontohan untuk proyek smart city. Ketiga kota itu yakni DKI Jakarta, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Makassar.

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara tentu masih menjadi rujukan tentang penerapan teknologi, pelayanan publik, pembangunan kota, dan integrasi layanan.

Baca juga : Semarak Smart City, BNI Tawarkan Solusi Keuangan Terintegrasi

Sebagai contoh, Pemerintah Pusat bersama DKI Jakarta dan daerah penyangga tengah merancang integrasi berbagai moda transportasi, seperti Transjakarta, JakLingko, commuter line, moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), dan Transjabodetabek.

Saat ini, para pemangku kepentingan terus merumuskan integrasi layanan tiket dan tarif sehingga mempermudah akses masyarakat dalam bepergian dan berbiaya murah.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kota Makassar tak kalah kreatif dalam berinovasi untuk pelayanan publiknya. Banyuwangi memiliki mal pelayanan publik.

Jadi, masyarakat cukup datang ke suatu tempat untuk mengurus segala keperluan terkait pemerintahan. Dia menyebut, Banyuwangi juga punya aplikasi Smart Kampung untuk data kependudukan dan usaha.

Baca juga : Gus Halim: BUMDes Harus Sejahterakan Masyarakat

"Pemkab Banyuwangi pun telah mampu mengajak masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi. Lewat smart kampung, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk kesana kemari mengurus administrasi yang diperlukan. Segala potensi daerah bisa dicatat, dikembangkan, dan dipasarkan,” paparnya.

Dengan satu data itu, Safrizal menjelaskan Pemkab Banyuwangi dengan mudah memetakan kekurangan dan kelebihannya.

Kemudian, menentukan program dan kebijakan yang tepat untuk memolesnya. Ujung-ujung perekonomian desa bisa menggeliat. "Ini menjadi menahan laju urbanisasi karena masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak," tutur Safrizal.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.