Tito: Tahan Tunjangan Kinerja ASN Yang Nggak Mau Divaksin

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tak mau main-main soal percepatan vaksinasi Covid-19. Karena itu, ia pun mengusulkan penundaan pembayaran tunjangan kinerja, bagi ASN yang ogah divaksin. 

Hal itu disampaikan Tito, dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 dan Percepatan Vaksinasi di Maluku yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Maluku, Jumat (24/12).

Rakor tersebut diikuti oleh Gubernur Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, Bupati/Wali Kota se-Maluku, serta beberapa pejabat terkait lainnya.

Baca juga : Perhatikan Ya Bunda, 13 Kondisi Anak Tidak Boleh Divaksin Covid

Acara tersebut dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA serta Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu.

Dalam penjelasannya, Tito mengatakan, tunjangan kinerja berbeda dengan gaji. Pemberian tunjangan kinerja, sepenuhnya merupakan hak dari kebijakan pimpinan.

Sehingga, bila bawahan berkinerja baik, pimpinan dapat membayarkan tunjangannya secara penuh. Sebaliknya, bila berkinerja buruk, tunjangan kinerja dapat dipotong.

Baca juga : Rusia Ogah Niru AS Yang Hobi Jatuhkan Sanksi

"Jadi, kalau dia tidak melaksanakan perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan tunjangan kinerjanya. Kalau sudah divaksinasi, baru tunjangan kinerjanya diberikan. Itu salah satu teknik," beber Tito.

Namun, Tito mengimbau jajarannya pendekatan persuasif kepada ASN yang enggan divaksin. Tapi bila tak juga membuahkan hasil, strategi penundaan pembayaran kinerja dapat diterapkan.

Mendagri menegaskan, vaksinasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Hingga akhir 2021, Presiden Jokowi  menargetkan cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 70 persen.

Baca juga : 3 Proyek Kelistrikan Tegangan Tinggi PLN Beroperasi, Banten Siap Sambut Investasi

Faktanya, meski saat ini capaian vaksinasi dosis pertama secara nasional berada di angka 75 persen, tak sedikit daerah yang capaiannya justru di bawah 70 persen.

"Presiden tak mau cuma angka nasional. Angka di daerah-daerah minimal harus  70 persen. Untuk apa? Untuk proteksi masyarakat di daerah masing-masing," terang Tito. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.