Bantah Diskriminatif, Muhadjir Jelaskan Pelonggaran Nataru

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah tudingan yang menyebut, Pemerintah tidak adil soal aturan pembatasan mobilitas saat perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dia menjelaskan, kebijakan Pemerintah dinamis, menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 yang sering berubah. Dibukanya kesempatan orang melakukan mobilitas menjelang perayaan Natal dan liburan Tahun Baru, karena situasi pandemi Covid-19 jauh menurun dibanding pada April 2021.

“Ini membuat pemerintah percaya dalam mengambil ke­bijakan yang disesuaikan,” kata Muhadjir, saat webinar Refleksi Dua Tahun Pandemi: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, kemarin.

Baca juga : Didampingi Kapolri Dan Menhub, Menko Muhadjir Cek Persiapan Libur Nataru

Pernyataan ini dirasa perlu disampaikan untuk menampik tudingan yang ramai di media sosial bahwa pemerintah membeda-bedakan perayaan agama.

Mengacu data pandemi Covid-19 pada April dan November 2021, Muhadjir menjelaskan, semua langkah penanganan sudah berjalan sesuai rencana. Pada periode April-November Pemerintah telah berjuang habis-habisan meredam penularan Covid-19.

April lalu, jumlah kasus harian yang dilaporkan secara nasional mencapai 156.656 kasus. Lalu November kemarin, jumlahnya menurun menjadi 12.051 kasus per hari.

Baca juga : Tinjau Vaksinasi Di Ternate, Mendagri Sapa Pelajar Usia 12 Tahun

Demikian juga dengan angka kematian. Pada April lalu tercatat 4.663 orang meninggal setiap hari. Sedangkan di November angka kematian berkisar 425 orang per hari. Angka kesembuhan juga sesuai deret ukur, yakni mencapai 174.304 orang pada April. Sementara November, di kisaran 16.022 orang.

Selain itu, tren positivity rate juga semakin rendah, yaitu di bawah satu, 0,1-0,2 persen. Hal ini sangat berbeda dengan situasi di tahun lalu, pada periode yang sama positivity rate kita setahun yang lalu mencapai 13,6 persen. Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

World Health Organization (WHO) menetapkan ambang batas minimum angka positivity rate kurang dari 5 persen. Semakin rendah positivity rate suatu daerah semakin membaik kondisi pandemi.

Baca juga : Riztra Dan BRIN Sepakat Telurkan Kajian Penanggulangan Hama

Hal terpenting yang mendasari pemerintah melonggarkan mobilitas warga di akhir tahun ini menurut Muhadjir adalah capaian vaksinasi. Keberhasilan pengendalian dan pembentukan kekebalan komunitas tidak bisa dilepaskan dari vaksinasi sebagai faktor pembeda penanganan Covid-19.

“Vaksinasi awalnya hanyalah asumsi pembeda saja. Ada taruhan besar di sana. Namun transformasi program vaksinasi sebagai dasar penyelesaian menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Ini juga ditunjang penerapan prokes dan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara masif,” jelas terang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.