KLHK Gugat Perusahaan Pembakar Hutan Dan Lahan Rp 1 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengugat dua perusahaan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) yaitu PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dan PT Agri Bumi Sentosa (PT ABS), di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya Bakar ini menggajukan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap kedua perusahaan tersebut. Yakni PT RKA sebesar Rp 1 triliun atas karhutla seluas 2.560 ha ke PN Sintang Kalbar, dan PT ABS senilai Rp 752,2 miliar atas karhutla 1.500 ha ke PN Jakarta Pusat.
 
“Gugatan terhadap kedua perusahan ini harus menjadi pembelajaran bagi perusahaan lainnya, agar lebih serius mencegah dan mengendalikan kebakaran di area konsesinya, ”kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani, di Jakarta Senin (17/1).

Baca juga : Kasus Korupsi Proyek Jalan Bengkalis, KPK Sita Uang Rp 36 Miliar

Ia menjelaskan, KLHK  akan menggunakan semua instrumen hukum, baik sanksi dan denda administratif, mencabut izin, ganti rugi, maupun pidana penjara, agar pelaku jera. 

“Sudah banyak perusahaan yang tidak patuh kami berikan sanksi termasuk pembekuan dan pencabutan izin. Tidak hanya itu banyak juga yang sudah kami gugat ganti rugi secara perdata dan  dihukum pidana baik penjara maupun denda,” tegas Rasio.
 
Rasio menambahkan, kejahatan Karhutla adalah kejahatan luar biasa yang mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat, merusak ekosistem dan merugikan negara. 

Baca juga : Ini Alasan Pengusaha Minta Pemilu Ditunda

“Ibu Menteri memerintahkan untuk menindak tegas tanpa kompromi, dan menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan karhutla. Sekali lagi kami tegaskan kami tidak akan berhenti melawan kejahatan karhutla,” kata Rasio.
 
Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen Gakkum KLHK, Jasmin Ragil Utomo menyatakan saat ini ada 22 perusahaan terkait kasus kebakaran lahan dan hutan yang digugat KLHK. 

“Sudah 12 perkara berkekuatan hukum tetap. Saat ini KLHK tengah mempersiapkan proses eksekusi atas perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan yang sudah berkekuatan hukum tetap,” kata Jasmin. [MFA]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.