BNPT: Pesantren Terafiliasi Jaringan Teror Hanya 0,007 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menyebutkan, ada 198 pondok pesantren yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme. Pernyataan itu ditanggapi sebagian kalangan dengan menggeneralisasi seolah BNPT anti-pesantren. Bahkan ada pula yang menuduh paparan Boy Rafli itu sebagai narasi islamofobia.

“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu mem-framing berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif,” ujar Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (30/1).

Nurwakhid menjelaskan, data yang disampaikan Boy Rafli tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota Dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme. Ia menjelaskan, data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan radikal terorisme. Hal itu untuk memberikan warning dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua stakeholder. 

Baca juga : Ulama Khawatir Citra Pesantren Jadi Rusak

Nurwakhid menambahkan, sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi Pentahelix atau multipihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa. Pertama, pemerintah melalui kementerian/lembaga. Kedua, komunitas melalui organisasi kemasyarakatan termasuk pondok pesantren. Ketiga, akademisi melalui pelibatan dosen, mahasiswa, dan pelajar. Keempat, dunia usaha melalui pelibatan perusahaan baik BUMN maupun swasta. Kelima, media melalui pelibatan insan media baik cetak, elektronik, dan digital.

“Dengan pendekatan multipihak tersebut, kebijakan dan program pencegahan yang dilakukan BNPT dibangun atas prinsip simpatik, silaturahmi, komunikatif, dan partisipatif dengan seluruh elemen bangsa,” tutur Nurwakhid. 

Ia menegaskan, hal ini diperkuat bahwa kerja BNPT dilandasi nilai dasar (core value) yang menjadi pegangan, yaitu akronim dari BNPT (Berintegritas, Nasionalisme, Profesionalisme, Terpuji). “Karena itulah, sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah mengeneralisir dan menstigma negatif terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia, apalagi menuduh data tersebut bagian dari bentuk islamofobia,” terang mantan Kabag Banops Densus 88 itu.

Baca juga : Kemenperin Fasilitasi Kemitraan IKM Dengan Perhotelan

Nurwakhid menjelaskan, dalam pelaksanaan program, pihaknya telah melibatkan para tokoh agama melalui forum gugus tugas pemuka agama BNPT. Dalam konteks pelibatan pesantren, BNPT telah melakukan silaturahmi kebangsaan dengan mengunjungi pesantren di berbagai wilayah di Indonesia secara berkala. 

“Agar tidak keluar dari substansi dan tujuan data itu disampaikan, saya ingin menegaskan bahwa data tersebut harus dibaca sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya radikalisme dan terorisme yang telah melakukan infiltrasi dan kamuflase di tengah masyarakat dalam beragam bentuk dan kanal,” jelasnya.

Ia memaparkan, berdasarkan data di Kementerian Agama, jumlah ponpes di seluruh Indonesia ada 27.722. Artinya, 198 pesantren yang terindikasi terafiliasi jaringan terorisme tersebut hanya sekitar 0,007 persen, yang harus mendapatkan perhatian agar tidak meresahkan masyarakat. Keberadaannya justru akan mencoreng citra pesantren sebagai lembaga khas nusantara yang setia membangun narasi Islam rahmatan lil alamin dan wawasan kebangsaan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.