Mahfud: Raih Dukungan Publik, Pemerintah Akui Andalkan Pers

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui, dirinya sebagai pejabat publik terus berkomunikasi dengan pers untuk mendapatkan dukungan publik saat menetapkan kebijakan.

"Bagi saya pribadi sebagai Menko Polhukam, ketika mengatakan sesuatu yang penting dan sensitif, kadang sampaikan dulu kepada pers, agar mendapat dukungan publik. Seperti saat saya bicara BLBI. Sebelum orang lain menanggapi, saya sudah konferensi pers dulu, jadi publik mendukung, sehingga ke depan lebih gampang," kata Mahfud MD.

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam dalam pidato kuncinya secara daring di hari kedua Konvensi Media Nasional yang diselenggarakan sebagai bagian dari Peringatan Hari Pers Nasional 2022, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/2).

Baca juga : Waspada Varian Omicron, Wamenag Minta Madrasah Patuhi Prokes

Acara hari kedua yang membahas Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan ink dihadiri oleh Ketua Dewan Pers Prof. Muhammad Nuh, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Atal S. Depari, Ketua Panitia Hari Pers Nasional 2022 Auri Jaya, jajaran Forkompimda Provinsi Sulawesi Tenggara, dan seluruh peserta Konvensi Nasional, yang hadir langsung di Kendari, maupun secara daring.

Menko Polhukam menjelaskan, arahan Presiden juga, dalam beberapa kali sidang kabinet kepada para Menteri, agar berbicara kepada pers, bukan buat genit. Tetapi agar publik tahu bahwa menteri bekerja, agar rakyat tahu, mendapat masukan, dan mendapat kritik yang obyektif.

"Ada saja orang yang pesimistis bahwa BLBI yang sudah 22 tahun akan sulit dan tidak ada perkembangan. Sebelum itu saya minta dukungan pers dulu agar kami kuat. Alhamdulillah Satgas BLBI sudah 7 bulan bekerja sudah terkumpul Rp 20 triliun. Itu semua antara lain karena peran pers," lanjutnya.

Baca juga : SehatQ Dukung Program Isoman Pemerintah Untuk Pasien Positif Covid

Di sisi lain, Mahfud menggaris bawahi bahwa membangun model media massa berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan pekerja pers dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas mereka.

Bila ingin terus berkelanjutan menjadi pilihan publik yang terpercaya, menurutnya, pers tidak seharusnya menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas.

Misalnya menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak atau tidak cover both sides, memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih nara sumber yang tidak kredibel, hingga praktik clickbait dengan membuat judul-judul berita yang menggoda namun melencengkan maknanya.

Baca juga : PLN: Pasokan Batubara Untuk Pembangkit Sudah Sesuai Rencana

"Tindakan seperti ini adalah praktik yang perlahan tapi pasti menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap media, yang sejatinya menjauhkan upaya kita semua untuk membangun model media massa berkelanjutan," ingatnya.

Sementara, menurutnya, bila media massa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, dimana para jurnalis mampu menciptakan ruang publik yang beradab. Maka daya hidup pers akan lebih terjaga karena masyarakat selalu membutuhkan informasi terpercaya.

"Pers dengan demikian juga bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberikan masukan dan kritik, yang dalam berbagai kesempatan kerap menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan penting," ujar Mahfud. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.