MIPI Soroti Tak Sinkronnya Hasil Survei Dengan Realitas

RM.id  Rakyat Merdeka - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertema "Menyoal Survei Kepuasan Masyarakat: Antara Hasil Rilis dan Realitas".

Tema ini diangkat MIPI karena adanya fenomena tidak sinkronnya hasil survei soal kebijakan, atau ekspektasi, dengan realitas. Dewan Pakar MIPI yang juga Direktur Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta Nurliah Nurdin menyatakan, pemerintah mendasarkan kebijakannya pada kebutuhan publik.

Kebutuhan publik ini, di antaranya didapatkan dari metode survei, yang kemudian menghasilkan indeks kepuasan masyarakat.

Baca juga : Pengamat: Mbak Puan Bisa Jembatani PDIP Dengan Kekuatan Islam

Hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Beberapa hal yang diatur dalam Kepmenpan tersebut di antaranya terkait penataan sistem, mekanisme dalam memberikan pelayanan, dan prosedur pelayanan. Tujuannya agar hasil survei mampu memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintahan yang lebih berkualitas, lebih berdaya guna, dan lebih berhasil guna.

"Indeks kepuasan masyarakat itu ada aturannya di Kepmenpan," kata Nurliah, seperti keterangan yang diterima RM.id, Senin (18/4).

Baca juga : Myriad Social Hadirkan Solusi Desentralisasi

Dia menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Bangladesh, yang dianggap sebagai negara yang gagal dalam menuntaskan kemiskinan karena angka surveinya yang sangat tinggi. Sementara itu, pemerintah di sana mengklaim sudah bekerja maksimal, tapi realitas masyarakatnya miskin.

"Maka ada yang tidak nyambung di situ antara usaha pemerintah dan masyarakat yang miskin. Sementara kita tahu, fungsi kehadiran pemerintahan adalah minimal tiga, to empower, to serve, to secure," jelasnya.

Sementara, Profesor Riset Bidang Sosiologi Politik Mohammad Mulyadi menjelaskan, survei merupakan strategi yang jamak ditemui, khususnya ketika pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Baca juga : BLT Migor Rp 100 Ribu Tak Punya Muatan Politis, Murni Ringankan Beban Rakyat

Survei digunakan untuk meningkatkan popularitas, memperkirakan besaran dana kampanye, mengemas citra kandidat agar tepat, hingga mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.