BLT Migor Rp 100 Ribu Tak Punya Muatan Politis, Murni Ringankan Beban Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden menepis anggapan bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 100 ribu per bulan, memiliki muatan politis atau kepentingan tertentu.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan  Abetnego Tarigan menegaskan, BLT minyak goreng diberikan semata-mata untuk membantu masyarakat kurang mampu, agar sanggup membeli minyak goreng curah di pasaran. Terlebih, fakta di lapangan menunjukkan, masih ada masyarakat yang harus membeli harga minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Kebijakan subsidi minyak goreng curah diharapkan dapat menurunkan harga sesuai HET, secara bertahap. Tapi faktanya, masih ada masyarakat yang harus membeli di atas HET. Untuk itu, BLT diberikan. Agar masyarakat kurang mampu. sanggup membeli minyak goreng curah,” tegas Abetnego, di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (7/4).

Baca juga : GPMI: Jangan Bikin Gaduh Lagi, Dengarkan Suara Rakyat!

Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 100 ribu per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BLT diberikan pada April, Mei, Juni. Namun, pembayarannya dilakukan sekaligus, yakni pada April 2022. Sehingga, masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai total Rp 300 ribu.

BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).

Baca juga : Satgas Pangan Polri Pastikan Stok dan Harga Pangan Aman Jelang Ramadan

Abetnego menjelaskan, penyaluran BLT minyak goreng akan dilakukan melalui PT POS Indonesia. Data penerima, mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, yang sudah diverifikasi dan dilakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

“Sehingga, mencegah kemungkinan data ganda dan data fiktif,” ujar Abetnego.

Selain BLT Minyak Goreng, tahun ini pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta. Bantuan tersebut diberikan kepada 8,8 juta pekerja.

Baca juga : RI Investasi Rp 71 Miliar Dukung Pembiayaan Penanganan Pandemi

Di sisi lain, pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme penyaluran Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM), senilai Rp 600 ribu per penerima.

“Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan berbagai komoditas, akibat lonjakan di pasar internasional. KSP akan turun ke lapangan, untuk mengawal pelaksanaan program berbagai bantuan sosial ini,” tandas Abetnego. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.