Dewan Pers

Dark/Light Mode

Menteri Bintang Dukung Potensi Perempuan & Anak Di Maluku Utara

Jumat, 20 Mei 2022 13:44 WIB
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mendeklarasikan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Tidore Kepulauan.
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mendeklarasikan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Tidore Kepulauan.

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyaksikan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama 5 kabupaten/kota yang mendeklarasikan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Tidore Kepulauan.

Dalam sambutannya, Menteri PPPA mengatakan, jika melihat jumlah penduduk Maluku Utara, berdasarkan data Dukcapil Tahun 2021, di mana 48,81% berjenis kelamin perempuan dan terdapat 37% penduduk yang berusia 0-19 tahun, ini cukup memberikan gambaran mengenai potensi luar biasa dari perempuan dan anak di wilayah ini. 

“Pemerintah Daerah harus memberi perhatian serius kepada perempuan sebagai tiang negara dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kami titipkan perempuan dan anak kepada Pemerintah Daerah Maluku Utara agar dapat diintervensi sesuai kebutuhan, pendekatan, dan kearifan lokal di wilayah ini,” tutur Bintang, seperti keterangan yang diterima RM.Id, Jumat (20/5).

Menteri PPPA menambahkan, untuk mengembangkan sebuah desa menuju Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), seluruh perangkat yang ada di desa, khususnya perempuan dan anak perlu terlibat. Sebagai pihak yang merasakan langsung hambatan-hambatan yang selama ini harus dihadapi, perempuan dan anak tentunya juga menjadi pihak yang mengetahui solusi paling tepat untuk mempersempit jurang ketimpangan yang ada.  
   
Di Provinsi Maluku Utara terdapat 2 kabupaten yang menjadi model DRPPA, yaitu Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Morotai. Namun demikian, Pemerintah Provinsi juga mengembangkan model inisiasi DRPPA di tiga kabupaten/kota lainnya, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan. 

Berita Terkait : Telkom Berikan Bantuan Digitalisasi Pendidikan Di SMA & SMK Tarutung

Menteri Bintang sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi untuk langsung melakukan pengembangan DRPPA di desa lainnya di Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara tersebut.

Ia  berharap desa-desa di Maluku Utara yang menjadi model DRPPA dapat benar-benar menjadi desa yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, khususnya perempuan dan anak, agar mampu memenuhi hak dan melakukan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.  

"Serta menyediakan sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak agar perempuan benar-benar dapat menjadi potensi desa dan anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal menjadi sumber daya manusia unggul dan berkualitas di Maluku Utara,” tambahnya. 

Sementara Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim menyatakan,  akan terus membangun komitmen untuk mewujudkan DRPPA di wilayahnya mengingat perempuan dan anak merupakan investasi negara. 

Berita Terkait : Menkominfo Dorong Perguruan Tinggi Penuhi Kebutuhan Talenta Digital

Menurutnya, Pemerintah Desa sangat menentukan keberhasilan perempuan dan anak. 

“Tidak hanya dari sisi regulasi, kebijakan, dan anggaran, namun juga dukungan masyarakat, baik tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah ini. Kami berharap melalui DRPPA bisa mendorong perempuan dan anak berperan dalam setiap sektor pembangunan,” tutur Ali.  

Disaksikan Menteri PPPA, sebanyak sepuluh (10) perwakilan kepala desa menyatakan ikrar komitmen bersama dalam mewujudkan DRPPA di Provinsi Maluku Utara, yakni Kepala Desa Maitara Tengah, Maitara Utara, Maitara Selatan, Maitara, Kou, Wailau, Daru, Bibinoi, Yayasan, dan Gosoma. 

Sementara lima kepala daerah lainnya yang turut berkomitmen mendukung pencanangan DRPPA, yaitu Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Kepulauan Sula, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Bupati Kabupaten Halmahera Utara, dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai. 

Berita Terkait : Pencemaran Sungai Di DKI Makin Parah

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA juga melakukan dialog dengan anak-anak Maluku Utara, mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Tidore Kepulauan, menyerahkan bantuan spesifik perempuan dan anak, dan menandatangani prasasti Pulau Maitara sebagai pulau bebas pornografi anak.