Raker Dengan Komisi II DPR, Tito Beberkan 8 Arah Kebijakan Di 2023

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan arah kebijakan, rencana program, dan anggaran berdasarkan pagu indikatif tahun 2023. Rencana itu juga disusun sebagaimana tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yakni “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

“Tema RKP Tahun 2023 menjadi pegangan bagi Kemendagri dalam menyusun program kerja dan anggarannya,” kata Tito, dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).

Baca juga : Hadir Di 135 Negara, Disprz Rayakan 2 Tahun Kesuksesan Di Indonesia

Berdasarkan tema RKP tersebut, arah kebijakan Kemendagri 2023 meliputi delapan aspek. Pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pendidikan dan kesehatan. Ketiga, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job melalui penyediaan lapangan usaha.

Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Keenam, pembangunan rendah karbon dan transisi energi kaitan dengan respons perubahan iklim. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi. Kedelapan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca juga : Agama Kehilangan Daya Jihad

Dari arah kebijakan itu, sasaran pembangunan 2023 di sejumlah aspek ditargetkan dalam persentase yang beragam. Misalnya, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3 hingga 5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6,0 persen, rasio gini 0,375 hingga 0,378 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,29 hingga 73,35 persen, serta tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 7,0 hingga 8,0 persen.

Sementara itu, total pagu indikatif Kemendagri 2023 sebesar Rp 2,909 triliun. Pagu indikatif tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 124 miliar atau turun 4,12 persen dibanding pagu alokasi anggaran 2022 sebesar Rp 3,034 triliun. 

Baca juga : Juara Finalissima, Argentina Nafsu Ke Piala Dunia 2022

Tito menegaskan, penurunan tersebut disebabkan adanya prioritas Pemerintah untuk mendukung kegiatan seperti persiapan dan pembangunan IKN. Selain itu, dukungan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan dan direncanakan selesai pada 2023, serta beberapa kegiatan Prioritas Nasional Pemerintah lainnya pada 2023.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.