Jokowi: Kebangetan Banget

 Sebelumnya 
“Bahaya banget yang namanya sengketa lahan dan tanah. Orang bisa bunuh-bunuhan, bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antarkampung bisa berantem gara-gara sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati ini, hati-hati,” ingatnya lagi.

Selain itu, menurut Jokowi, urusan sengketa lahan di tengah masyarakat bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa.

Karena itu, sejak 2015, Jokowi mengaku sudah mengingatkan pentingnya sertipikat tanah bagi masyarakat. Khususnya, untuk mencegah terjadinya sengketa lahan.

Baca juga : Jokowi: Jangan Biarkan Lahan Telantar, Kosong

“Karena kita lihat tumpang tindih pemanfaatan lahan harus diselesaikan. Tidak boleh lagi ada sengketa lahan. Karena tiap saya ke daerah, ke kampung, persoalan sengketa lahan dan tanah selalu ada,” katanya.

Jokowi lantas bercerita, pada 2015 dirinya sempat dibuat heran karena sertipikat tanah yang diterbitkan BPN hanya 500 ribu selama setahun. Saat itu, baru 46 juta masyarakat yang memegang sertipikat. Padahal seharusnya, sebanyak 126 juta.

“Kalau kurangnya 80 juta dan setahun hanya keluarkan 500 ribu sertipikat, artinya masyarakat kita yang punya lahan harus nunggu 160 tahun,” sindir Jokowi.

Baca juga : Mega Bicara Keluarga, Jokowi Bicara Anak Bandel

Jokowi juga heran, giliran lahan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berukuran besar, Pemerintah justru cepat mengeluarkan izin bagi lahan yang ukurannya besar. Sementara sertipikat lahan yang hitungannya ratusan meter persegi, justru sangat sulit.

“Yang lebih jengkel lagi, yang gede-gede kita berikan. Ini saya ulang-ulang HGB 1.000 hektar. HGB 2.000 hektare, nih berikan. Tapi yang kecil-kecil 200 meter persegi saja susah. Entah itu hak milik, entah HGB, tak bisa kita selesaikan. Ini yang buat sengketa lahan di mana-mana,” ungkapnya.

Jokowi mengaku telah mengatasi persoalan mengenai pembuatan sertifikasi lahan yang sulit tersebut.

Baca juga : Krisis Pangan Di Depan Mata, Jokowi Minta Sorgum Jadi Alternatif

Dia mengatakan, sudah memerintahkan Menteri ATR/BPN sejak 2015 untuk menaikkan target realisasi sertifikasi lahan. Mulai dari 5 juta lahan, 7 juta lahan, hingga akhirnya 9 juta lahan.

“Saya cek selesai. Artinya, kita bisa mengerjakan, tapi nggak pernah kita lakukan. Melompat dari 500 ribu ke sembilan juta setahun. Nyatanya bisa, sehingga sampai sekarang jadi 80,6 juta sertipikat hak milik,” tandasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.