Dewan Pers

Dark/Light Mode

Supaya Rakyat Tidak Dirugikan

Mendagri Ingatkan Daerah Perbaiki Tata Kelola Sawit

Minggu, 17 Juli 2022 07:55 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menghadiri Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Jakarta, Sabtu (16/7/2022). (Foto: Istimewa)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menghadiri Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Jakarta, Sabtu (16/7/2022). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sering mendengar keluhan rakyat yang tertindas dan dirugikan oleh para investor industri kelapa sawit. Menurutnya, rakyat harus mendapat keuntungan dan sejahtera di kampung halamannya sendiri.

Hal itu dikatakan Tito lantaran masih banyak terjadi pelanggaran terhadap pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi konstitusi negara.

UUD telah mengamanatkan, semua sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik bumi, air dan semua di dalamnya harus digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Berita Terkait : Ketahanan Pangan Dan Optimalisasi Lahan Pertanian, Dasar Kementan Perbaiki Tata Kelola Pupuk Subsidi

“Tidak hanya Pemerintah yang diuntungkan, tidak hanya investor/pengusaha yang diuntungkan, yang paling utama adalah rakyat yang harus diuntungkan,” tegas Tito, saat menghadiri Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Jakarta, kemarin.

Acara itu digelar Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Tito mendukung visi untuk mempertahankan Indonesia sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, dengan tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan (sustainable) atau bersahabat dengan lingkungan.

Berita Terkait : Terobosan Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pupuk Subsidi Demi Ketahanan Pangan Nasional

Dalam pandangannya, masih banyak terjadi permasalahan industri kelapa sawit dengan rakyat.

Ketidakpuasan terjadi karena rakyat hanya menjadi penonton di kampung atau di daerahnya. Hal inilah yang menimbulkan resistensi.

Di antaranya, masalah pertanahan dengan rakyat karena pembukaan kelapa sawit. Kemudian, ada dominasi dari pengusaha besar tertentu sehingga rakyat tidak mendapatkan manfaat.
 Selanjutnya