Kemenag Mau Asesmen Lembaga Halal Chile

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) berencana untuk melakukan asesmen Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Republik Chile, sebelum pertemuan puncak G20, November mendatang.

Kesediaan ini diungkapkan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham saat menerima Duta Besar (Dubes) Chile untuk Indonesia Gustavo Ayares Ossandon, di Kantor BPJPH, Pinang Ranti, Jakarta.

"Kami akan menyusun jadwal untuk melakukan asesmen ke Chile. Tentunya setelah LHLN asal Chile melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan," kata Aqil, Jumat (22/7).

"Kami berharap ketika berkunjung ke Chile bisa bertemu juga dengan para pengusaha Chile dan sektor swasta lainnya untuk dapat menyosialisasikan kebijakan dan regulasi jaminan produk halal Indonesia," imbuhnya.

Baca juga : Kementan Cari Solusi Atasi Harga TBS Supaya Normal Lagi

Rencana ini disambut baik Dubes Ossandon. Ini sesuai harapan Chile, menindaklanjuti  Nota Kesepahaman (MoU) Jaminan Produk Halal yang diteken dua negara pada November 2020. Selain itu, Chile merupakan negara pertama yang melakukan penandatanganan MoU dengan BPJPH.

Dubes Ossandon menekankan, Chile memberikan perhatian besar terhadap kerja sama jaminan produk halal.  Rencananya, Presiden Republik Chile akan bertemu dengan Presiden Jokowi di Bangkok pada akhir November 2022. Salah satu yang akan dibahas juga terkait dengan jaminan produk halal. 

Sementara Koordinator Bidang Kerja Sama Jaminan Produk Halal Fertiana Santy yang turut mendampingi Kepala BPJPH mengungkapkan, saat ini sudah ada dua LHLN Chile yang mengajukan akreditasi. Dua lembaga tersebut adalah Centro Islamico de Chile (CICH) dan Halal Certification Center of Chile.

"Namun sayangnya, kami tidak bisa melanjutkan proses untuk keduanya, karena masih ada dokumen-dokumen yang belum dilengkapi," ujar Santy.

Baca juga : Catet Nih, Kemenag Nggak Ngurusin Visa Mujamalah

Karenanya, BPJPH berharap, Kedubes Chile dapat membantu mengingatkan kedua lembaga tersebut untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

"Kami sudah mengirimkan pengembalian dokumen sejak Mei 2022. Namun hampir tiga bulan belum ada progresnya. Kami berharap Kedubes bisa bantu mengingatkan dan mendorong LHLN tersebut," tutur Santy.

Menanggapi hal tersebut Dubes Gustavo berjanji akan menindaklanjutinya. "Kami berterima kasih atas informasi ini. Kami akan segera menindaklanjutinya dan mengingatkan lembaga terkait," janji Gustavo.

MoU Indonesia dan Chile terkait Jaminan Produk Halal berlaku selama lima tahun, dimulai sejak 2020. Di dalamnya terdapat empat cakupan kesepakatan.

Baca juga : Ini Kata Kemenag, Soal Beda Waktu Lebaran Haji Dengan Arab Saudi

Pertama, saling memperkuat pengetahuan tentang jaminan kualitas produk halal, khususnya dalam bidang teknologi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta penelitian dan pengembangan.

Kedua, penilaian kesesuaian proses penjaminan mutu halal melalui saling pengakuan dan saling menerima hasil.

Ketiga, saling pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan badan akreditasi halal yang diakui masing-masing negara.

Keempat, promosi dan penyebaran informasi akreditasi halal, penilaian kesesuaian, informasi komersial, dan bidang kepentingan bersama lainnya yang melibatkan masing-masing badan pemerintah, badan usaha publik, dan swasta.***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.