Presiden Urus Toilet

 Sebelumnya 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menganggap wajar kalau Jokowi agak geram. Pasalnya, belum ada perkembangan yang berarti dalam pembangunan proyek PLTSa. Dalam Perpres Nomor 35/2018 disebut ada 12 kabupaten/kota atau provinsi yang ditunjuk sebagai prototype. Dari 12 daerah itu, hanya empat yang diharapkan bisa selesai tahap konstruksinya pada 2019. Daerah itu adalah Surabaya, Bekasi, Solo, dan Jakarta. Sedangkan sisanya, masih dalam tahap kajian kelayakan.

Apa masalahnya? Menurut Pramono, pangkalnya klasik. Yaitu ada perbedaan pandangan antara PLN dengan Pemda, yaitu pembahasan soal tipping fee alias biaya pengelolaan. Harga jual beli listrik PLTSa masih di bawah keekonomian, yang berdasarkan aturan ditetapkan sebesar 17 sen dolar AS per Kwh. Harga jual beli listrik dari PLTSa adalah sekitar 13,3 sen dolar AS per Kwh.

Baca juga : Sah, Pertamina Kelola 100 Persen Blok Raja/Pendopo

Karena ditetapkan di bawah harga keekonomian ini, muncullah tipping fee yang harus disediakan Pemda, disesuaikan dengan kemampuan. Sisa kekurangan tipping fee inilah yang nantinya akan dibayar Pemerintah Pusat. “Yang diminta ke PLN adalah perhitungan, bukan berdasarkan keuntungan. Tap, dalam rangka pembersihan sampah di kota-kota yang ada,” ujarnya.

Karena itu, semua pihak yang terlibat, baik Pemda maupun PLN, mengikuti acuan aturan tersebut. Dengan adanya rapat tersebut, Pramono berharap seluruh pihak terkait bisa segera mempercepat penyelesaian pembangunan PLTSa sesuai payung hukum yang ada. “Dengan demikian, lima daerah segera selesai, tujuh daerah segera bisa mengikuti. Karena Perpres sudah sangat jelas,” ungkapnya.

Baca juga : NU Siapkan Nama-nama Calon Menteri

Sehari sebelumnya, Jokowi memim-pin rapat soal pengembangan lima destinasi wisata prioritas, yaitu Man- dalika, Danau Toba, Manado, Labuan Bajo, dan Yogyakarta. Jokowi sudah mengunjungi empat daerah yaitu Mandalika, Danau Toba, Manado, dan Labuan Bajo. Dari kunjungan itu, dia melihat masih banyak masalah. Salah satunya, fasilitas yang belum belum tersedia lengkap dan juga toilet umum yang masih kotor.

Jokowi pun memerintahkan Pempov turun ke lapangan untuk membenahi masalah ini. “Pemerintah kabupaten/kota diajak membenahi. Misal penataan PKL, resto-resto kecil, toilet. Standar toilet minimal. Sehingga orang masuk betul-betul diberikan pelayanan yang baik,” tegas Jokowi. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.