Dewan Pers

Dark/Light Mode

BNPT Ajak Mitra Deradikalisasi Berpartisipasi Dalam Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih di Surabaya

Minggu, 14 Agustus 2022 19:36 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) turut berpartisipasi dalam Gerakan Pembagian 10 juta bendera dengan melibatkan mitra deradikalisasi sebagai wujud nasionalisme dan kembalinya para mitra deradikalisasi ini ke pangkuan NKRI.

"Kami bangga BNPT bisa menjadi salah satu pendukung penyebaran 10 juta bendera dan pelibatan mitra deradikalisasi sebagai simbol rasa nasionalisme dan kembalinya ke NKRI," ujar Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Ibnu Suhendra, di Gedung Grahadi , Surabaya (14/8)

Berita Terkait : Mendagri Kenang Peristiwa Hotel Yamato

Jenderal bintang dua ini menuturkan, BNPT sangat mendukung acara yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dalam rangka menyemarakkan hari kemerdekaan RI yang Ke 77.

"Kegiatan penyerahan dan pengibaran 10 juta bendera di seluruh Indonesia bersifat masif dan BNPT salah satu institusi negara yang mendukung kegiatan ini dan diprakarsai oleh Kemendagri dalam hal ini Bapak Tito Karnavian" ujar Ibnu.

Berita Terkait : Dirjen Kemendagri Serahkan Bendera Secara Simbolis Ke Tim Pencanangan

Kegiatan dalam menyambut HUT RI ini merupakan momentum dalam menjaga persatuan bangsa dimana NKRI memiliki potensi terjadinya konflik di atas keberagaman.

Meski potensi konflik atas keberagaman cukup tinggi, Indonesia masih memiliki modal besar dalam merawat persatuan yaitu semangat pluralisme, toleransi dan rasa persatuan serta kesatuan.

Berita Terkait : Kemendagri Ajak Pemda Bagikan 10 Juta Bendera Merah Putih

Dengan adanya gerakan pembagian 10 juta bendera ini, diharapkan dapat memupuk rasa kebangsaan seluruh masyarakat Indonesia.

Spirit kebangsaan ini pula harus teguh berdiri dan menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Memupuk sprit kebangsaan merupakan salah satu strategi pencegahan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019. ■