Wantannas Kembangin Grand Design Sistem Informasi Bela Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) terus berupaya menyempurnakan pengimplementasian program bela negara. Terbaru, mereka mengembangkan grand design sistem informasi dan pelaporan untuk mempermudah Presiden Jokowi mengambil keputusan secara akurat dan real-time.

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksda TNI Achmad Djamaludin mengatakan, pengembangan grand design sistem ini didasari belum maksimalnya pelaksanaan program bela negara yang merupakan implementasi dari Nawacita Kabinet Kerja Jokowi-JK. Sebab, hingga saat ini pelaksanaan dan pengelolaannya masih belum seragam alias masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing kementerian dan lembaga.

"Karena itu, melalui lokakarya ini saya berharap bisa menjadi ajang tukar pendapat untuk saling melengkapi, menyamakan persepsi dan memperbaiki implementasi yang telah berjalan. Ini mesti kita maksimalkan agar segala informasi dapat dengan cepat diketahui Presiden," kata Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksda TNI Achmad Djamaludin saat membuka Lokakarya Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Aksi Bela Negara 2019 di Hotel Mercure Convention Centre, Rabu (24/7).

Baca juga : Anaknya Nikahan, Khofifah Kembali Absen Bersaksi di Sidang Jual-Beli Jabatan

Ia menjelaskan, pelaksanaan lokakarya yang digelar sebagai bagian dari Aksi Nasional Bela Negara yang diatur dalam INPRES no 7 Tahun 2018, memiliki empat sasaran. Yaitu menghasilkan grand design pengembangan sistem informasi dan pelaporan bela negara, terdigitalisasinya modul dan perangkat pendidikan bela negara, tersedianya dokumen aplikasi dan keempat terbentuknya cluster diskusi interaktif terkait program.

"Grand design ini nantinya harus menjadi wadah tata kelola informasi bela negara yang dapat dimanfaatkan semua pihak sesuai standar baku yang telah ditetapkan. Terciptanya sistem informasi ini nantinya juga akan membantu menyajikan informasi yang akurat dan real-time guna pengambilan keputusan oleh Presiden," ujarnya.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan itu semua, menurut Achmad, konsep kekinian dalam upaya menyempurnakan implementasi bela negara perlu didukung dengan tersedianya informasi yang lengkap dan terintegrasi dari semua Kementerian/Lembaga. Termasuk upaya terobosan sistem dalam pengelolaannya.

Baca juga : Bandung Barat Kembangkan Tanaman Obat Skala Nasional

Dia menyebut, lokakarya yang berlangsung hingga Jumat, 26 Juli ini dihadiri perwakilan dari Kementerian/Lembaga, LPNK, lembaga non-struktural, provinsi, kabupaten/kota dan para pakar. 

Ketua panitia pelaksana, Brigjend TNI Syachriyal E. Siregar juga berharap, kegiatan lokakarya ini diharapkan dapat menyamakan persamaan pemahaman dalam hal pelaporan bela negara berbasis sistem informasi.

”Sesuai dengan strategi implementasi bela negara yang mensinergikan pentahelix dari unsur-unsur dalam negara/masyarakat, lokakarya ini pun melibatkan pihak tidak terbatas. Jadi tidak hanya Kementerian/Lembaga saja tapi juga stakeholders terkait termasuk pihak swasta," katanya.

Baca juga : Facebook Kembangkan Pembayaran Digital

Pada kesempatan itu, dia juga meminta bela negara jangan dipahami sebagai konsep wajib militer. Tetapi soal menanamkan rasa rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan. Yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Masyarakat juga jangan memahami program bela negara sebagai program yang diperuntukkan pihak tertentu saja. Ini urusan semua warga negara," ujarnya. [DNU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.