Dark/Light Mode

Regulasi Kelar Bulan Depan

Ekspor Timah, Bauksit Dan Tembaga Bakal Dihentikan

Jumat, 7 Oktober 2022 07:55 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat orasi ilmiah di Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Papua, Kamis (6/10/2022). (Foto: Didi Rustandi/RM)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat orasi ilmiah di Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Papua, Kamis (6/10/2022). (Foto: Didi Rustandi/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah bakal mengumumkan rencana penghentian ekspor komoditas mineral seperti timah, bauksit dan tembaga pada November 2022.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, Pemerintah masih mengkaji dan memetakan sejumlah skenario hilirisasi dari komoditas mineral tersebut.

“Aturannya lagi digodok. Kita akan bicara soal sistem hilirisasinya, pohon ekonominya sejauh mana,” kata Bahlil, saat Orasi Ilmiah di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (5/10).

Bahlil menargetkan, regulasi terkait larangan ekspor sejumlah komoditas mineral itu dapat rampung bulan depan. Kebijakan larangan ekspor itu mesti diikuti dengan program hilirisasi yang optimal di dalam negeri.

Baca juga : Bulan Depan, RI Bakal Larang Ekspor Timah, Bauksit Dan Tembaga

Misalkan, dia mencontohkan, program hilirisasi nikel yang belakangan berhasil mengerek nilai ekspor produk turunan nikel menjadi 20,9 miliar dolar AS tahun lalu.

“Mungkin selesainya akan kami laporkan November,” imbuhnya.

Sementara, saat mengisi orasi ilmiah di Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Papua, kemarin, Bahlil menyebut, hilirisasi merupakan keputusan tepat bagi Indonesia kalau mau naik kelas ke negara maju.

Tapi, jalan menuju ke sana begitu terjal, cobaan dan rintangan sangat berat. Karena itu, Pemerintah perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Meski begi­tu, Bahlil menegaskan, selangkah pun Indonesia tidak bakal gentar menghadapi tantangan itu.

Baca juga : Fadel Sayangkan Penelitian Perguruan Tinggi Banyak Belum Dimanfaatkan

Menurutnya, tidak ada jalan lain jika Indonesia mau diakui dunia sebagai negara berdaulat secara energi, kecuali hilirisasi.

Bahlil bilang, kebijakan hilirisasi nikel yang diterapkan Pemerintah Indonesia mendapat perlawanan dari negara Uni Eropa. Mereka tidak setuju ada pelarangan ekspor barang men­tah seperti nikel.

Mereka menggugat ke World Trade Organization (WTO) alias Organisasi Perdagangan Dunia, lantaran banyak negara yang merasa dirugikan.

Bahlil tak gentar bila kebijakan Indonesia menyetop ekspor timah digugat negara lain ke WTO.

Baca juga : Soal Aliran Dana, Lukas Enembe Klaim Dari Tambang Emasnya Di Tolikara

“Sesuai perintah Pak Presiden, kami akan hadapi mereka di WTO. Selangkah pun kami ng­gak bakal gentar. Sejengkal pun kami tidak bakal mundur,” tegas Bahlil dengan semangat, yang langsung dibalas sorakan dan tepuk tangan 1.500 mahasiswa yang menghadiri Auditorium Uncen.

“Biarkan saja orang membawa kita ke WTO, tidak usah pusing,” sambungnya, yang kem­bali disambut riuh tepuk tangan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.