Cegah Lonjakan Kasus Ginjal Akut, Pemerintah Genjot Surveilans

RM.id  Rakyat Merdeka - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) dr. Brian Sri Prahastuti menegaskan, pemerintah memperkuat surveilans, untuk mengantisipasi lonjakan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak.

Dari surveilans, akan didapatkan akurasi dan keterpaduan data terkait kasus GGAPA. Sehingga, kebijakan penanganan yang dirumuskan berbasis bukti, serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.

"Kami melihat, masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena gunung es, pemerintah memperkuat kegiatan surveilans," kata dr. Brian di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (26/10).

Surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit, yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis, terhadap kejadian dan distribusi penyakit. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat. Sehingga, dapat dilakukan penanggulangan dan tindakan efektif.

Brian menegaskan, pemerintah berkomitmen mempercepat penanganan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak.

Baca juga : Alhamdulillah, Sejak 22 Oktober, Kasus Gagal Ginjal Akut Tidak Bertambah

Salah satunya, dengan pembelian antidotum (penawar racun) Fomepizole dari Singapura dan Australia, dalam jumlah besar.

Dalam penanganan kasus yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, pasien yang mendapatkan terapi antidotum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Brian juga memastikan, penanganan kasus GGAPA dilakukan secara holistik dan komprehensif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah telah mengupayakan semua pilihan kebijakan, agar tetap berpijak pada perlindungan masyarakat.

"Mulai dari tindakan preventif seperti penguatan sosialisasi kepada keluarga, hingga tindakan kuratif seperti hemodialisis dan pemberian antidotum," jelasnya.

Baca juga : Respons Cepat Kasus Gagal Ginjal Akut, Ganjar Kumpulkan Data Seluruh Pasien RS Di Jateng 

Sebelumnya, KSP menginisiasi Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dalam rangka percepatan penanganan kasus GGAPA pada anak, Senin (21/10).

Dalam rapat yang digelar secara daring, KSP merekomendasikan pembentukan Pusat Informasi Terpadu (PINTER) melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Agar tidak ada lagi kesimpangsiuran data.

Seperti diketahui, meningkatnya kasus GGAPA pada anak-anak telah menjadi perhatian yang serius.

Merujuk data Kemenkes, hingga Senin (24/10), telah ditemukan 245 kasus di 26 provinsi, dengan 141 kasus meninggal dunia (fatality rate 58 persen).

Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menegaskan, kasus GGAPA bukan masalah kecil. Sehingga, langkah strategis perlu segera diambil. Dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

Baca juga : Waketum Partai Garuda Usulkan 2 Langkah Ini

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Kemenkesuntuk melakukan eksplorasi menyeluruh, terkait faktor risiko penyebab GGAPA dan penguatan layanan kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diharapkan dapat segera menarik sementara, dan menghentikan peredaran dari obat-obatan yang terindikasi tercemar senyawa berbahaya etilen glikol (EG)/dietilen glikol (DEG). ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.