Menteri Siti Dorong Konsep Ekonomi Biru Untuk Warga Pesisir

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong pertumbuhan dan kelestarian lingkungan dengan komsep ekonomi biru (blue-economy) .

’’Konsep blue-economy merupakan suatu konsep yang secara simultan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, inklusi sosial dan penguatan ekosistem kelautan,’’ kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di acara pembukaan  PEMSEA Network of Local Government (PNLG) Forum 2022 yang dilakukan secara hybrid, luring dan daring pada Selasa (25/10) dalam keterangan yang diterima RM.id, Jumat (28/10). 

Menteri Siti menjelaskan, fondasi utama dari konsep ini adalah ekonomi kelautan lestari, berketahanan dan inklusif, yang memerlukan laut bersih, sehat dan produktif, serta ketahanan kawasan pesisir dan ekosistem laut. 

Karena itu, keberlangsungan suplai barang dan jasa dari laut merupakan hal penting dalam kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara di masa depan. 

Baca juga : Terima PM Palestina, Prabowo Tegaskan Komitmen RI Untuk Perjuangan Palestina

Kemudian, Pemerintah daerah memiliki peran khusus dan penting dalam pengelolaan lingkungan, terutama kawasan pesisir dan laut mengingat konsekuensi atau dampak dari kegiatan industri di kawasan tersebut ada pada tingkatan dan wewenang di bawah Pemerintah lokal.

’’Diharapkan melalui regulasi, insentif, pembangunan institusi, partisipasi pemangku kepentingan, riset dan pengembangan kemampuan, serta mekanisme pembiayaan pada sektor-sektor lingkungan, merupakan suatu kondisi yang dapat memungkinkan didukungnya investasi lebih lanjut,’’ harap Siti yang berhasil menurunkan laju deforestasi terendah sepanjang sejarah dalam 20 tahun terakhir ini.

Bupati Tangerang selaku Tuan Rumah pelaksanaan Forum PNLG Tahun 2022, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Forum PNLG dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan dalam hal tata kelola kawasan pesisir, terutama dalam hal pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi, sebagaimana tema yang diangkat pada tahun ini.

’’Kita berharap akan ada pertukaran pengetahuan yang konstruktif, yang kemudian akan berdampak dengan adanya kolaborasi-kolaborasi dalam implementasi program-program pembangunan kawasan pesisir,’’ kata Bupati.

Baca juga : AS Dukung Penuh Presidensi G20 Indonesia

Sementara Vice Chair Da Nang People’s Committee, Vietnam, selaku President PNLG Forum, Le Quang Nam mengatakan, bahwa PNLG tetap berkomitmen untuk dapat berkontribusi dalam penanganan dan mitigasi terkait perubahan iklim, sejalan dengan apa yang telah digariskan di dalam UN Framework on Convention of Climate Change. 

Provinsi Da Nang juga ingin membagikan terkait pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non-alam.

’’Da Nang tengah mengembangkan diri dalam hal kemampuan perkiraan (forecasting), kewaspadaan dini (early warning) dan system pemulihan pascabencana. Diharapkan melalui forum ini akan ada kolaborasi antar anggota forum, terutama dalam hal riset dan inovasi di bidang maritim serta pengembangan nilai sosio-ekonomi dari kawasan pesisir,’’ harap dia.

Hal senada dikemukakan Mr. Vann Monyneath, Director General of Policy and Strategy, Ministry of Environment, Kamboja. Menurut dia, forum ini sangat penting karena banyaknya masyarakat di kawasan Laut Asia Timur yang bergantung pada ekonomi yang berorientasi pada kawasan pesisir dan maritim. 

Baca juga : Pengamat: Potensi Maritim Indonesia Emas Biru Belum Dimanfaatkan Maksimal

Pada 2015 potensi ekonomi kelautan diperkirakan mencapai kisaran angka USD 500 Miliar dan menyerap sebanyak 6 juta tenaga kerja, yang mayoritasnya merupakan sektor UMKM. 

Kawasan pesisir dan laut saat ini menghadapi ancaman degradasi lingkungan, polusi, bencana alam, serta dampak perubahan iklim. Kerugian akibat hal ini diproyeksikan mencapai hingga lebih dari USD 50 miliar.

’Forum ini diharapkan dapat menjadi tempat pembelajaran bagi para partisipan dan anggota PNLG dalam memperkuat ketahanan kawasan pesisir dalam merespon resiko bencana dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim melalui program-program Integrated Coastal Management dan melakukan transisi menuju pengembangan blue-economy,’’ harap dia.

Acara ini dihadiri 300 orang Delegasi yang berasal Pemerintah Daerah di 9 Negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Filipina, RRC, Kamboja, Jepang, dan Korea Selatan. Selama dua hari penyelenggaraan ke depan, Forum PNLG Tahun 2022 akan membahas substansi dan isu-isu strategis. Di antaranya, 2022 Accomplishment Report and 2023 Workplan and Budget, The Implementation of PNLG Strategic Action Plan 2022-2030, Induction of New Member, Launching of Tangerang Initiative, dan Integrated Coastal Management System (ICMS) Recognition Ceremony.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.