Pelayanan Publik Butuh Terobosan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelayanan Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada masyarakat di banyak wilayah, masih perlu ditingkat­kan. Dibutuhkan tero­bosan berbasis digital.

Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi harapan agar pelayanan masyara­kat di berbagai daerah semakin optimal. Hingga memuaskan masyarakat yang dilayani.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta jajaran Pemerintah mempercepat pembentukan MPP.

Dalam pertemuan itu, dia memberikan arahan. Disampaikan bahwa dalam waktu dua tahun atau kurang dari itu, MPP mesti sudah berbasis digital.

Baca juga : Pimpin Rapat KPRBN, Wapres Minta Mal Pelayanan Publik Dipercepat

“Hari ini kita bertemu untuk merumuskan langkah konkret dan terobosan dalam mempercepat pembentukan MPP. Khususnya pembangunan MPP digital,” ka­ta Ma’ruf, saat memimpin rapat Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang diikuti sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Indonesia Maju, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Menurutnya, rapat koordinasi ini merupakan upaya Pemerintah mempercepat terobosan pelayanan untuk mengatasi kendala, baik di level pusat dan daerah. Rapat tersebut juga menentukan solusi konkret untuk pembentukan MPP digital.

Ma’ruf mengatakan, terobosan itu dibutuhkan untuk mengatasi kendala dalam hal pelayanan. Pembentukan MPP digital di berbagai daerah diyakini akan meningkatkan pelayanan dengan lebih efisien.

Baca juga : Ganti Jenis Kelamin Demi Hak Asuh Anak

“Untuk mengatasi kendala yang dihadapi baik di level pusat, daerah, terkait juga kekurangan talenta sistem digital di daerah, masih banyak yang belum terisi,” tutur eks Rais Aam PBNU itu.

Ma’ruf menegaskan, pembangunan MPP digital yang ber­basis teknologi informasi mesti menjadi tulang punggung pelay­anan masyarakat.

Sekaligus, dapat menghemat anggaran dan sejalan dengan Perpres 132 Tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Ini komitmen Pemerintah untuk memberikan pelayanan publik terbaik dan meningkatkan iklim investasi,” tegasnya.

Baca juga : Polemik Sistem Pemilu, Wapres Berharap Putusan Terbaik Dari MK

Dia juga mengungkapkan, hingga Desember 2022, baru terdapat 103 MPP atau sekitar 20 persen dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengingatkan, Pemerintah punya pekerjaan rumah menghadirkan 411 MPP, karena ditargetkan ada 514 MPP pada tahun 2024.

“Sementara tahun 2023-2024 ini masuk tahun politik, tentu menyedot energi dan perhatian Pemerintah Daerah. Tugas kita masih menyelesaikan 411 (MPP),” ungkap Ma’ruf.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.