ERP Buat Atasi Macet, Bukan Buat Cari Cuan

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan di Ibu Kota, panen kritik. Banyak yang menanyakan motif di balik rencana penerapan kebijakan tersebut.

Salah satunya warganet dengan nama akun @em_er_zet. Dia mengomentari pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyebut Jakarta bisa mendapatkan Rp 60 miliar per hari dari kebijakan ERP ini.

“Tujuan ERP justru biar nggak banyak orang yangg bayar. Kalau ERP dapat banyak (uang) berarti kebijakannya gagal,” sentil @em_er_zet.

Pemilik akun @princeofababwas ikut menanggapi. Menu­rutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI sudah banyak. “They missed the whole point (Mereka tidak paham tujuannya). Akan sangat efektif kalau berlaku sesudah LRT dan MRT fase 2 selesai, jadi orang punya pilihan lain,” kicaunya.

Baca juga : Makin Dekat Dengan Mega, Peluang Politik Erick Thohir Makin Besar

Pemilik akun @YuniAri­ane juga berkomentar bahwa ERP seperti penerapan cukai rokok. Tujuannya untuk mengurangi perokok. “Ntar, kalau fungsi utamanya pemasukan keuangan, bisa-bisa pengguna kendaraan pribadi mirip perokok, merasa yang paling ber­jasa,” sindirnya.

Tidak cuma warganet, warga yang tinggal di 25 ruas jalan itu juga ikut angkat bicara. Mereka khawatir peraturan itu akan membebani mereka. Saat pergi dan pulang ke rumah, dikena­kan tarif.

“Harusnya warga yang ting­gal di sekitar jalan itu, jangan disamakan dengan pengguna kendaraan lain yang melintas,” usul warga yang tidak mau disebut namanya.

Dia meminta, warga yang tinggal bersinggungan langsung dengan pemberlakuan ERP dike­cualikan seperti yang diterapkan di London, Inggris.

Baca juga : Jaga Kesetiaan Pelanggan, Easy Shopping Gelontorkan Hadiah Miliaran

Di London, kendaraan pribadi yang melintas di jalan area ERP, sekali lewat dikenakan tarif 15 Poundsterling atau sekitar Rp 276.500 (1 Poundsterling sekitar Rp 18.500).

“Nah untuk warga yang ting­gal di area ERP, hanya bayar 10 persen karena mereka dapat dis­kon khusus sebesar 90 persen,” ungkapnya.

Usulan ini mendapat tanggapan positif dari anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak. Anggota Komisi B ini meminta, rencana jalan berbayar jangan sampai membebani masyarakat. Terutama, warga yang tinggal di jalan bersinggungan dengan ERP.

“Jalan kan dibangun atas pa­jak masyarakat, tapi masyarakat lewat jalan akan dikenakan pajak lagi,” kata Gilbert kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Tanggapi Penangkapan Lukas Enembe, Jokowi: Semua Sama Di Mata Hukum!

Karena itu, Gilbert mengaku tidak setuju dengan penerapan ERP. Dia juga mengaku kaget, ren­cana jalan berbayar ini langsung dibicarakan ke Badan Pemben­tukan Peraturan Daerah (Bapem­perda) DPRD DKI Jakarta.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.