Mendes: Belanja Keluarga Solusi Jitu Kurangi Kemiskinan Di Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melalui Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Ivanovich Agusta menyatakan, jumlah dana yang dibelanjakan keluarga miskin menjadi kunci mengurangi kemiskinan di perdesaan.

Sebabnya, Indonesia menganut pengukuran orang miskin menurut pengeluaran perkapita. Yakni, jumlah pengeluaran orang miskin dihitung sebagai gambaran pendapatan riil perkapita. Jika terhitung di bawah garis kemiskinan, maka ia digolongkan sebagai orang miskin.

Dalam paparannya di Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pencairan Dana Desa Tahun 2023 di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya.

Halim pun menunjukkan pengeluaran makanan yang dihitung melalui belanja atau pembelian seminggu terakhir.

Baca juga : LaNyalla Minta Pemerintah Cari Solusi Banjir Yang Rugikan Petani

Contohnya belanja padi-padian, belanja umbi-umbian, belanja ikan, udang, cumi, dan kerang. Jumlah belanja daging, belanja telur dan susu, belanja sayur-sayuran, belanja kacang-kacangan, dan belanja buah-buahan.

"Dihitung pula pengeluaran untuk belanja minyak dan kelapa, belanja bahan minuman, belanja bumbu-bumbuan, dan belanja bahan makanan lainnya," ujarnya, seperti keterangan yang diterima RM.id, Rabu (8/3).

Adapun pengeluaran non makanan dihitung melalui belanja atau pembelian setahun terakhir. Ini mencakup belanja untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, belanja aneka barang dan jasa, serta belanja pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.

"Juga dikompilasi belanja barang tahan lama, belanja untuk membayar pajak, pungutan, dan asuransi, hingga belanja untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri," sambungnya.

Baca juga : Menkes: Daun Kelor Jangan Kalah Saing Sama Ginseng Korea

Untuk memperjelas kondisi lapangan, Halim memberi contoh sebuah kabupaten di Jawa Timur dengan garis kemiskinan sebesar Rp 403.403/kapita/bulan pada tahun 2022.

Pada tahun yang sama, bantuan dan subsidi Pemda mencapai Rp 1.216.308.407.579/tahun, atau Rp 101.359.033.965/bulan. Halim menyebut, jumlah ini setara mengentaskan 251.260 orang miskin.

Namun, hampir seluruh program tidak berupa uang tunai, melainkan natura, subsidi dari Pemda, kredit pedagang, pembangunan infrastruktur.

Adapun BLT Dana Desa di kabupaten tersebut tersalur Rp 133.344.371.789/tahun, atau Rp 11.112.030.982/bulan. Menurutnya, dana tersebut dapat mengentaskan 27.546 orang miskin.

Baca juga : Mak Ganjar Sosialisasi Program Berkebun Di Pekarangan Rumah

Artinya, lanjut Halim, total kemungkinan pengentasan orang miskin pada tahun 2022 sebanyak 278.806 orang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik pada September 2021 mencatat 166.520 orang miskin, dan setahun kemudian menjadi 153.400 orang miskin.

"Ini menunjukkan pengurangan kemiskinan di kabupaten itu hanya 13.120 orang miskin. Ada ketidakcocokan program subsidi, natura, dan infrastruktur dengan ukuran pengeluaran tunai yang dihitung dari orang miskin sendiri," ungkapnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.