Perpusnas Kolaborasi dengan Pemda Akreditasi Perpustakaan di Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat dibutuhkan dalam mewujudkan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Komitmen Pemda dapat diwujudkan dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, usai membuka Workshop Akreditasi Perpustakaan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tema "Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca-Pandemi Covid-19". Acara diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan NTT, di Kupang, Kamis-Jumat (13-14/4).

“Jadi, kami sangat menghargai dan mengapresiasi kebijakan Gubernur NTT (Viktor Laiskodat) untuk program ini dan karena itu kami ada di sini,” ujar Syarif Bando, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (14/4).

Workshop akreditasi perpustakaan diikuti pustakawan pembina di Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Dinas Perpustakaan Provinsi. Syarif menambahkan, workshop untuk para pustakawan ini menjadi upaya peningkatan kualitas SDM di NTT untuk mewujudkan cita-cita Presiden Jokowi yakni SDM unggul.

Perpusnas sebagai regulator di bidang perpustakaan telah mengeluarkan peraturan untuk mengelola perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Syarif menekankan, untuk mengukur kualitas pengelolaan perpustakaan, dibutuhkan akreditasi.

Baca juga : Pertamina Terapkan Pencatatan Digital, Pembelian LPG Subsidi Tetap Dilayani

“Kami menerjunkan asesor ke lapangan untuk menguji instrumen pengelolaan perpustakaan, baik dari segi sarana-prasarana, SDM, anggaran, promosi, dan lainnya. Apakah sudah sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan Perpustakaan Nasional? Karena itu kami mengacu pada standar internasional yang ditetapkan IFLA (Federation of Library Associations and Institutions),” jelasnya.

Hingga Februari 2023, jumlah perpustakaan yang terakreditasi tercatat sebanyak 9.363 dari 164.610 yang ada di Indonesia. Dia mengakui, akreditasi itu memang berat. Namun, upaya untuk mengelola perpustakaan sesuai standar membutuhkan komitmen, pembiayaan, serta inovasi dan kreativitas.

Karenanya, perpustakaan harus mengubah paradigma menjadi pusat untuk transfer ilmu pengetahuan, bukan sekadar tempat menyimpan buku. Hal ini dilakukan Perpusnas melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk membaca dan mengembangkan kompetensi diri untuk berwirausaha. Seperti yang dialami Yusuf, seorang penjaga malam dari Kabupaten Lembata, yang mengembangkan usaha ternak ayam dan abon ayam setelah belajar dari buku ilmu terapan di perpustakaan. 

“Nah itu justru menjadi harapan kami bagaimana perpustakaan ini berperan membantu pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 dengan menciptakan lapangan kerja selevel UMKM dan home industry,” ungkapnya.

Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Perpusnas Supriyanto menjelaskan, akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi SNP dan layak melakukan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan.

Baca juga : Zulhas: Koalisi Kebangsaan Perlu Kebersamaan

“Instrumen penilaian akreditasi meliputi sembilan komponen yaitu koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca atau TGM, serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM,” urainya.

Dia menambahkan, peserta workshop akreditasi perpustakaan tahun ini merupakan pustakawan pembina di dinas perpustakaan kabupaten/kota dan dinas perpustakaan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Perpustakaan Daerah 2023 yang salah satu syaratnya perpustakaan daerah harus terakreditasi.

“Hingga Februari 2023, jumlah perpustakaan provinsi yang terakreditasi sebanyak 31 perpustakaan atau 91 persen dari 34 Dinas Perpustakaan Provinsi. Sementara jumlah perpustakaan kabupaten/kota yang terakreditasi sebanyak 306 perpustakaan atau 60 persen dari 514 dinas perpustakaan kabupaten/kota,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan NTT Kanisius Mau mengungkapkan, workshop akreditasi perpustakaan merupakan pintu masuk untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat, proses, dan pelaksanaan akreditasi perpustakaan kepada pengelola perpustakaan kabupaten/kota untuk persiapan akreditasi perpustakaan di setiap kabupaten yang ada di NTT.

“Dalam meningkatkan akreditasi perpustakaan, Perpusnas telah turut andil dalam meningkatkan kualitas perpustakaan yang ada di NTT antara lain melalui Dana Alokasi Khusus yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan peran perpustakaan,” jelasnya.

Baca juga : Inti Solar Kembali Menangi Penghargaan Internasional di Amerika

DAK Fisik telah tersalurkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan se-NTT dari 2019 hingga 2023 antara lain berupa pengadaan koleksi bahan bacaan untuk perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota, pembangunan gedung dan sarana-prasarana perpustakaan kabupaten/kota, renovasi gedung, serta bantuan perabot dan bantuan IT.

“Dinas Perpustakaan NTT juga telah menyalurkan serta menunjang kegiatan pelaksanaan peran perpustakaan ke sekolah serta beberapa instansi seperti bantuan kepada 19 Rutan yang tersebar di beberapa kabupaten, dua rumah sakit, tiga pos lintas batas negara, UPT Kemensos Balai Anak Kupang dan UPT Kemensos Balai Disabilitas Efata Kupang dalam lingkup Provinsi NTT,” pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.